Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Iran ini, Presiden Masoud Pezeshkian, kedua dari kanan, mendengarkan kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami saat beliau mengunjungi pameran prestasi nuklir Iran, di Teheran, Iran, 9 April 2025. (Foto: AP).
WASHINGTON, (ERAKINI) – Kesepakatan sementara yang dicapai () dan menandai babak baru dalam hubungan kedua negara setelah berbulan-bulan berada di ambang konfrontasi yang lebih luas. Bagi , perjanjian awal ini dipandang sebagai langkah penting menuju pemulihan ekonomi nasional sekaligus pengakuan atas hak untuk mempertahankan damainya di bawah pengawasan internasional.
Kesepakatan yang dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss itu membuka peluang dimulainya perundingan intensif selama 60 hari guna menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi sumber ketegangan, yakni aktivitas nuklir Iran.
Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat, perjanjian awal tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran juga akan memperoleh hak untuk kembali menjual minyaknya tanpa berbagai pembatasan yang selama bertahun-tahun membebani perekonomian negara itu.
Tak hanya itu, rancangan perjanjian juga memuat peluang pencabutan sanksi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Teheran serta dukungan dana rekonstruksi yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar untuk memulihkan dampak perang.
Meski demikian, isu mengenai uranium yang diperkaya masih menjadi salah satu agenda utama dalam negosiasi lanjutan. Iran selama ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklirnya bertujuan damai dan diperuntukkan bagi kebutuhan energi, penelitian, serta pengembangan teknologi nasional.
Di Washington, kesepakatan tersebut justru memunculkan perdebatan. Sejumlah politisi dan kelompok yang selama ini mendukung pendekatan keras terhadap Iran mempertanyakan kemungkinan tercapainya kesepakatan final.
Senator Republik Lindsey Graham, yang dikenal sebagai salah satu pendukung kebijakan keras terhadap Teheran, mengungkapkan keraguannya. “Keraguan saya adalah Iran sendiri. Seperti apa kesepakatan yang baik itu? Tanpa pengayaan. Dan kita akan lihat apakah kita bisa mencapainya,” kata Graham. “Tetapi apakah kita bisa mencapai fase 2 atau tidak, saya tidak tahu,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kalangan di Amerika masih menginginkan penghentian total pengayaan uranium, meskipun Iran berulang kali menyatakan bahwa program tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir.
Sejumlah analis bahkan mempertanyakan apakah pemerintahan Presiden Donald Trump mampu menyelesaikan proses negosiasi yang sangat kompleks dalam waktu singkat.
David Schenker, mantan pejabat pemerintahan Trump yang kini menjadi Direktur Program Politik Arab di Washington Institute for Near East Policy, menilai negosiasi nuklir membutuhkan perhatian dan konsistensi yang tinggi. “Pemerintahan ini telah membuktikan bahwa mereka kesulitan untuk tetap fokus pada isu-isu ini,” ujarnya.
Menurut Schenker, penyelesaian persoalan nuklir tidak bisa dilakukan melalui pendekatan politik semata. “Ini adalah hal yang membutuhkan perhatian yang tekun, perhatian terhadap detail, dan keterlibatan banyak ahli teknis,” katanya.
Ia bahkan menilai Washington selama ini belum sepenuhnya memahami cara Iran menjalankan strategi diplomatiknya. “Trump kehilangan perhatiannya, beralih ke hal lain, dan begitu pula pemerintahannya. Seolah-olah mereka tidak memahami strategi Iran. Mereka tidak memahaminya pertama kali, atau kedua kalinya.”
Meski proses diplomasi sedang berlangsung, Presiden Trump tetap melontarkan sejumlah pernyataan keras terkait program nuklirIran. Dalam konferensi pers usai KTT G7 di Prancis, Trump mengklaim bahwa fasilitas-fasilitas tertentu milik Iran kini berada dalam pemantauan ketat. “Kami memasang kamera di setiap inci tempat itu,” ujar Trump.
Ia juga mengeluarkan ancaman jika Iran mengambil langkah yang dianggap melanggar kesepakatan. “Mereka akan lenyap. Dan mereka tahu itu.”
Ketika ditanya mengenai jaminan bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir di masa depan, Trump kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. “Jika tidak secara permanen, kami akan membom mereka.”
Pernyataan tersebut menuai perhatian karena disampaikan ketika kedua negara justru sedang memasuki fase diplomasi yang diharapkan dapat mengurangi risiko konflik baru di kawasan Timur Tengah.
Banyak pihak menilai bahwa proses negosiasi kali ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman perjanjian nuklir tahun 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan tersebut membutuhkan lebih dari 18 bulan pembahasan intensif yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, negara-negara Eropa, Rusia, China, serta para ahli nuklir internasional.
Melalui JCPOA, Iran menerima pelonggaran sanksi ekonomi yang signifikan sebagai imbalan atas pembatasan tertentu dalam program nuklirnya. Namun, kesepakatan itu kemudian runtuh setelah Amerika Serikat secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah pemerintahan Trump.
Fakta tersebut membuat banyak pengamat mempertanyakan apakah Teheran akan bersedia memberikan konsesi tambahan tanpa adanya jaminan kuat bahwa kesepakatan baru akan dihormati dalam jangka panjang.
