WEST PALM BEACH, (ERAKINI) - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelajari proposal perdamaian terbaru yang diajukan Iran. Namun, ia secara terang-terangan meragukan kemungkinan proposal tersebut dapat diterima, seraya tetap membuka peluang adanya aksi militer lanjutan terhadap Teheran.
Perundingan antara kedua negara sejauh ini masih menemui kebuntuan, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 8 April. Upaya diplomasi yang dilakukan, termasuk satu putaran pembicaraan di Pakistan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari dua bulan, belum membuahkan hasil.
Media Iran seperti Tasnim News Agency dan Fars News Agency melaporkan bahwa Teheran telah menyerahkan proposal berisi 14 poin kepada pihak mediator di Islamabad. Proposal tersebut mencakup penghentian konflik di seluruh wilayah serta pembentukan mekanisme baru untuk pengelolaan Selat Hormuz yang sangat strategis bagi jalur energi global.
Trump, melalui platform media sosialnya, menyatakan bahwa ia akan segera menelaah proposal tersebut. Namun, ia menilai kecil kemungkinan untuk menyetujuinya, dengan alasan Iran dinilai belum menanggung konsekuensi yang cukup atas kebijakan-kebijakannya selama puluhan tahun.
Dalam keterangannya kepada media di Florida, Trump juga enggan merinci kondisi yang dapat memicu aksi militer baru, tetapi tidak menutup kemungkinan tersebut sepenuhnya.
Di pihak Iran, tokoh militer senior Mohammad Jafar Asadi menyatakan bahwa potensi konflik baru dengan Amerika Serikat tetap terbuka lebar. Ia menegaskan bahwa pengalaman menunjukkan Washington kerap tidak konsisten dalam memegang komitmen internasional.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyampaikan bahwa keputusan kini berada di tangan Amerika Serikat: memilih jalur diplomasi atau melanjutkan konfrontasi. Ia menegaskan bahwa Iran siap menghadapi kedua skenario tersebut.
Ketegangan juga meningkat terkait isu nuklir. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, disebut meminta agar program nuklir Iran kembali dibahas dalam meja perundingan. Sementara itu, perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten, mengingat besarnya arsenal nuklir yang dimiliki Washington.
Iran menegaskan bahwa pengayaan uranium yang dilakukan tetap berada dalam pengawasan IAEA, sehingga tidak melanggar ketentuan internasional.
Di sisi lain, Iran berhasil mempertahankan kendali atas Selat Hormuz selama konflik berlangsung, yang berdampak signifikan terhadap distribusi energi global. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 50 persen dibandingkan sebelum konflik.
Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, menegaskan pentingnya pengelolaan Selat Hormuz sebagai prioritas strategis. Ia menyebutkan bahwa sebagian pendapatan dari jalur tersebut akan dialokasikan untuk penguatan infrastruktur militer dan pembangunan ekonomi nasional.
Di kawasan lain, ketegangan juga terus berlanjut. Israel melancarkan serangan di Lebanon selatan meskipun terdapat gencatan senjata terpisah dengan kelompok Hezbollah. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa, sementara Hezbollah mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan Israel.
Sementara itu, di Washington, perdebatan politik mengemuka terkait legalitas langkah militer Trump tanpa persetujuan Kongres. Pemerintah berargumen bahwa gencatan senjata menghentikan tenggat waktu kewajiban persetujuan, namun hal ini ditentang oleh oposisi.
Di dalam negeri Iran, dampak ekonomi konflik mulai terasa berat. Ekspor minyak terganggu, dan tingkat inflasi melampaui 50 persen. Warga Teheran mulai merasakan tekanan ekonomi, meskipun sebagian masih bertahan dengan cadangan aset seperti emas dan mata uang asing.
