JMM Sebut Aksi Massa di Berbagai Daerah Ternodai Provokasi, Minta Pelaku Ditindak

"Aksi demonstrasi dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari sistem demokrasi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tetapi, aksi itu ternodai oleh pelanggaran hukum berupa kerusakan dan penjarahan," kata Syukron dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

Syukron menduga adanya hasutan dan provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang membuat aspirasi aksi menjadi kabur. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga politik yang lebih besar, terutama bagi masyarakat kecil.

"Siapapun yang memanfaatkan situasi dengan menghasut dan memprovokasi, jelas mengkhianati NKRI," ujarnya.

JMM mendukung langkah penegakan hukum yang kini dijalankan aparat berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Syukron, tindakan hukum itu harus mencakup pelaku kerusuhan, provokator, hingga aktor intelektual di baliknya.

"Kami mendukung penuh, tetapi mengingatkan agar langkah-langkah tersebut berlangsung adil dan transparan," kata dia.

Syukron menambahkan, perbuatan menghasut, memprovokasi, serta mengadu domba hingga memicu kerusuhan adalah tindakan tercela dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Muslim dan Surat Al-Qalam ayat 10-11 yang melarang praktik adu domba (namimah).

Dengan dasar itu, JMM mengajak seluruh pihak kembali menyalurkan aspirasi melalui jalur konstitusional.

"Mari menjaga kepentingan umum, menghormati hak orang lain, dan menghadapi masa sulit dengan semangat kebersamaan serta persaudaraan," ucapnya.