Jokowi Sebut Menteri dan Presiden Boleh Memihak, Anies: Silakan Masyarakat Mencerna dan Menilai

"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ujar Anies usai menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rabu (24/1/2024).

Menurut Anies, ini bukan masalah hak demokrasi, tetapi bagaimana  menjaga supaya negara tetap menjadi negara hukum, dimana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum.

"Bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum," tegas Anies.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya gimana, ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju," tambah  Anies.

Sebelumnya Jokowi menegaskan setiap pajabat negara berhak mendukung salah satu konstestasi Pilpres 2024. Sebab itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh," ujar Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan pejabat tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini (mendukung) enggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tandasnya.