Dokumentasi suasana acara nikah massal yang yang digelar oleh Kemenag RI melalui Ditjen Bimas Islam dalam perayaan puncak Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (5/1/2024). (Foto: Akhmad Baihaqi Arsyad/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) – Acara Nikah Massal bagi 100 pasangan calon pengantin (catin) akan digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada 28 Juni 2025 mendatang. Acara tersebut akan berlangsung di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Acara tersebut akan disaksikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad. Ia mengungkapkan, pendaftaran nikah massal tersebut akan dibuka hingga 20 Juni 2025.
“Pendaftaran Nikah Massal dibuka hingga 20 Juni 2025 dengan kuota terbatas sebanyak 100 pasangan. Calon peserta dapat mendaftar melalui KUA sesuai domisili masing-masing,” kata Abu Rokhmad di Jakarta dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (6/6/2025).
Nikah Massal ini, kata Abu, menyasar masyarakat kurang mampu yang terkendala biaya pernikahan. “Kami ingin memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melangsungkan pernikahan yang sah tanpa terbebani biaya besar,” katanya.
Abu Rokhmad mengatakan, selain memperoleh buku nikah resmi, setiap pasangan akan mendapat paket mahar dan suvenir dari panitia. Seluruh fasilitas disediakan secara gratis.
Menurut Abu, kegiatan ini bertujuan memberi legalitas pernikahan secara agama dan negara bagi pasangan yang belum tercatat resmi di KUA. Menurutnya, pernikahan yang sah akan memberi perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
Ia menjelaskan, bahwa catin wajib menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. “Ketentuan ini berlaku bagi seluruh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi catin yang berstatus anggota TNI/Polri, duda/janda karena cerai hidup, maupun karena pasangan telah meninggal dunia, terdapat dokumen tambahan yang perlu dilampirkan,” jelasnya.
Adapun pendaftaran pernikahan dapat dilakukan langsung di KUA atau secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
“Jika Catin memilih untuk menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya, maka ia wajib membawa surat rekomendasi nikah dari KUA asal. Pendaftaran nikah harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan akad,” jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, apabila melebihi batas waktu tersebut, Catin wajib melampirkan surat dispensasi dari Camat atau surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan alasan keterlambatan.
Berikut ini dokumen yang harus dilampirkan saat mendaftar nikah!
1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal catin,
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal
(jika menikah di luar kecamatan tempat tinggal)
6. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan,
7. Surat persetujuan catin,
8. Surat izin tertulis dari orang tua atau wali bagi catin yang belum berusia 21 tahun,
9. Surat dispensasi kawin dari pengadilan,
(bagi catin yang belum mencapai usia 19 tahun pada hari pelaksanaan nikah)
10. Surat izin dari atasan atau kesatuan bagi anggota TNI/Polri.
11. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama,
(bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu)
12. Akta cerai bagi duda/janda cerai hidup,
13. Akta kematian pasangan bagi duda/janda karena pasangan meninggal dunia.
Abu menambahkan, selain dokumen tersebut, catin juga wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebelum melangsungkan akad nikah. Bimwin merupakan syarat penting dalam proses pencatatan pernikahan.
“Kami berharap, kegiatan ini dapat mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Selain itu, Nikah Massal ini juga menjadi media edukasi pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi,” katanya.
