Penghapusan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Berlaku 2029, Mahfud MD: Memang Harus Begitu

Menurut dia, penghapusan ambang batas parlemen 4 persen yang baru dapat diterapkan pada Pemilu 2029 itu, sudah tepat. Hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia, dimana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang, harus diberlakukan pada periode berikutnya.

"Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang, harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud, Jumat (1/3/2024) dikutip dari Antara.

Mantan Ketua MK itu menilai putusan penghapusan ambang batas parlemen 4 persen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan, pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal 2 persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.