Jokowi Akhirnya Terbitkan Perpres Publisher Rights untuk Hadirkan Jurnalisme Berkualitas

Jokowi menegaskan Perpres ini bukan untuk mengurangi kebebasan pers. Semangat dari Perpres ini adalah untuk menhadirkan jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, dan jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," tandasnya.

Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas.

Presiden  mengingatkan bahwa implementasi perpres itu masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.Terutama selama masa transisi implementasi perpres tersebut, baik perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan salinan Perpres yang diterima, pada Pasal 2 secara tegas disebutkan bahwa Perpres bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Perpres ini mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, salah satunya dengan tidak memfasilitasi komersialisasi konten berita yang tidak sesuai undang-undang.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun mengapresiasi terbitnya Perpres Publisher Rights tersebut. Ia mengatakan perpres tersebut telah dikonsep, dikerjakan, dibahas, dan didiskusikan selama tiga tahun hingga akhirnya bisa ditetapkan saat ini.

Hendry juga menuturkan bahwa pemerintah ingin bisa membantu daya hidup pers Indonesia dan membuat pers Indonesia kembali eksis sebagai pilar demokrasi yang keempat lewat peraturan tersebut.
 
"Kita bangga, meskipun tentu saja pemerintah ingin agar Perpres ini nanti bisa membantu daya hidup dari pers Indonesia sekaligus membuat mitigasi-mitigasi, membuat pers Indonesia dapat kembali eksis sebagai pilar demokrasi yang keempat," tuturnya mengutip Antara.