TANGERANG SELATAN, (ERAKINI) - Inisiatif Board of Peace (BoP) dinilai menjadi bagian dari upaya kolektif masyarakat internasional dalam mencari pendekatan baru untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Pandangan tersebut mengemuka dalam forum “Board of Peace, Board of Uncertainty” yang diselenggarakan oleh Indonesia South-South Foundation di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (16/3/2026).
Board of Advisor Indonesia South-South Foundation, Khairy Fuady, menjelaskan bahwa forum ini dihadirkan sebagai ruang intelektual untuk mendorong diskursus konstruktif terkait berbagai inisiatif baru dalam tata kelola perdamaian dunia.
“Forum ini kami hadirkan untuk memahami perkembangan terbaru dalam diplomasi perdamaian global. Kehadiran Board of Peace perlu dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif masyarakat internasional dalam mencari pendekatan baru guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/3/2026).
Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang bertindak sebagai pengantar diskusi, Muhammad Makmun Rasyid menilai bahwa Board of Peace membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam diplomasi perdamaian global.
Dalam pengantarnya, Makmun menegaskan bahwa praktik diplomasi lintas pihak, termasuk dengan aktor yang memiliki perbedaan tajam atau bahkan sejarah konflik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Islam.
Kader muda NU ini mencontohkan, Nabi Muhammad SAW pernah berunding dengan kaum Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah, meskipun pada saat itu mereka merupakan pihak yang memerangi umat Islam.
“Para ulama menjelaskan bahwa negosiasi tidak selalu berarti persetujuan terhadap pihak lain, melainkan dapat menjadi strategi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip fikih juga menegaskan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Makmun Rasyid menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki dimensi strategis yang luas. Dengan posisi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral sekaligus politik dalam mendorong penyelesaian konflik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Partisipasi tersebut juga berpotensi memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam upaya perdamaian global, sekaligus mempertegas citra Indonesia sebagai negara demokratis, moderat, dan konsisten mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, keterlibatan dalam kerangka seperti Board of Peace membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari isu kemanusiaan, rekonstruksi pascakonflik, hingga diplomasi ekonomi. Dalam konteks ini, peran Indonesia tidak hanya terkait dengan isu Gaza, tetapi juga dalam menempatkan diri dalam tatanan global yang terus berkembang.
Namun demikian, Makmun mengingatkan bahwa inisiatif ini tidak lepas dari berbagai kritik, termasuk kekhawatiran mengenai potensi dominasi negara besar serta relasinya dengan mekanisme multilateral yang telah ada seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dalam konteks itulah kehadiran Indonesia menjadi penting, sebagai representasi negara berkembang dan dunia Muslim untuk memastikan bahwa proses perdamaian tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan,” ujarnya.
Makmun Rasyid mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons konflik Gaza.
“Saya mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan two-state solution, sebagaimana disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB. Pendekatan ini menjadi jalan realistis untuk menciptakan dua negara yang hidup berdampingan secara damai, yakni Israel dan Palestina,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Board of Peace yang menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional dalam meredam konflik global.
