JAKARTA, (ERAKINI) - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu memberikan warna dan arah strategis bagi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, di tengah menguatnya kontroversi publik terkait posisi Indonesia di forum perdamaian internasional tersebut.
Dalam sebulan terakhir, keterlibatan Indonesia di Board of Peace menuai kritik dari sejumlah pihak. Kekhawatiran publik terutama berkaitan dengan potensi Indonesia dimanfaatkan sebagai pemberi legitimasi politik bagi kepentingan Israel, khususnya dalam konteks pascaperang Gaza. Bahkan, sejumlah entitas masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara terbuka meminta Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan forum tersebut.
Menanggapi polemik itu, GKB-NU menilai keikutsertaan Indonesia justru merupakan langkah multilateral yang sah dan strategis, sejalan dengan mandat internasional.
“Board of Peace merupakan pelaksana Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang lahir pascagencatan senjata Hamas-Israel. Indonesia hadir bukan untuk melegitimasi penjajahan, melainkan memastikan proses perdamaian berjalan adil dan berkelanjutan,” kata Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/2/2026).
GKB-NU menjelaskan, dalam skema perdamaian tersebut, Komite Eksekutif Board of Peace akan bekerja sama dengan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. NCAG diberi kewenangan administratif atas Gaza selama dua tahun ke depan, baik di Zona Merah yakni wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas maupun Zona Hijau yang sebelumnya berada di bawah kendali Israel.
Untuk menjaga stabilitas, dibentuk International Stabilization Force (ISF) yang bertugas mendukung kepolisian Palestina. Saat ini, aparat kepolisian Palestina tengah menjalani pelatihan di Yordania dan Mesir guna menegakkan hukum dan ketertiban sipil.
Menurut GKB-NU, kehadiran Indonesia dalam struktur tersebut menjadi krusial agar rekonstruksi Gaza tetap sejalan dengan agenda besar Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan rekam jejak panjang membela Palestina, Indonesia memiliki posisi moral dan politik yang kuat untuk memastikan prinsip koeksistensi dan kemerdekaan Palestina berjalan beriringan,” ujar Hery.
GKB-NU juga menegaskan bahwa kesepakatan damai antara Hamas dan Israel memuat dua syarat utama, yakni perlucutan senjata Hamas di Zona Merah serta penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Zona Hijau. Kedua syarat tersebut dinilai sebagai fondasi mutlak bagi rekonstruksi Gaza yang berkeadilan.
Dalam konteks itu, GKB-NU menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menekankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok.
“Indonesia tidak kehilangan kompas. Komitmen akhir Indonesia terhadap terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat tetap menjadi pijakan utama. Board of Peace justru menjadi arena strategis untuk memperjuangkan hal tersebut,” kata Hery.
Lebih lanjut, GKB-NU mengajak publik Indonesia memberi ruang dan kepercayaan agar misi diplomatik pemerintah dapat berjalan optimal tanpa prasangka berlebihan.
Selain Board of Peace, GKB-NU juga menyatakan dukungan terhadap partisipasi aktif Indonesia dalam panggung geopolitik global, termasuk keanggotaan Indonesia di BRICS serta berbagai inisiatif de-eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menurut GKB-NU, langkah-langkah tersebut mencerminkan cara pandang outward looking dan kepercayaan diri Indonesia sebagai aktor penting dalam tatanan dunia multipolar.
Sebagai kontribusi konkret, GKB-NU menyatakan akan memperkuat diplomasi publik jalur ketiga (track three diplomacy) melalui pendekatan people-to-people.
“Jaringan lintas komunitas dan relasi internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun akan dimaksimalkan untuk mendorong de-eskalasi konflik dan membuktikan bahwa perdamaian bukan utopia,” ujar Hery.
“Peace is possible. Perdamaian bukan sekadar slogan, melainkan jalan terbaik bagi kemanusiaan,” bebernya.
