Musim Kemarau 2026 Terparah dalam 30 Tahun, Karhutla Lebih Mengancam

Selain kemarau, BMKG mencatat kondisi iklim global seperti ENSO dan IOD masih berada pada fase netral hingga akhir Maret 2026. Namun, terdapat potensi ENSO berkembang menjadi El Nioo pada semester kedua tahun ini dengan intensitas lemah hingga moderat.

Antisipasi Karhutla Diperkuat
Seiring potensi kemarau yang lebih kering, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko karhutla melalui koordinasi bersama BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dibandingkan tahun lalu tahun 2026 ini akan lebih mengancam kita secara bersama," ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni. 

Menhut meminta masyarakat agar semakin peduli tentang meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dengan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan terbakarnya lahan dan hutan, khususnya pada pembukaan lahan/ land clearing dengan membakar. 

"Pada intinya masyarakat harus lebih mawas diri, harus lebih hati-hati dalam proses land clearing dan juga perusahaan terutama, land clearing yang nanti akan berkibat langsung terhadap tingginya karhutla," kata Menhut.

Titik Panas Meningkat
Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Sementara pada Maret 2026 diperkirakan bertambah sekitar 10.175,48 hektare.

Wilayah dengan luasan kebakaran tertinggi antara lain Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.

Data titik panas (hotspot) juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 1 Januari hingga 5 April 2026 tercatat 702 titik, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 125 titik.

Mitigasi dan Operasi Lapangan
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), termasuk di Provinsi Riau melalui dua tahap penyemaian garam dengan total 24 sortie.

Selain itu, BNPB menyiapkan 16 helikopter untuk water bombing dan 12 helikopter untuk patroli udara. Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Operasi udara juga difokuskan untuk pemantauan, verifikasi titik panas, serta pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau.

Di sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan telah memberikan sanksi administratif kepada 12 pemegang izin usaha kehutanan di sejumlah provinsi, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla guna meminimalkan dampak kemarau panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.