JAKARTA, (ERAKINI) – Sejumlah fraksi partai politik (parpol) di DPR RI menyatakan dukungan terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan DPR. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi dampak krisis global.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya siap gaji dipotong apabila negara memang membutuhkan. Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan pejabat terhadap situasi ekonomi yang sedang dihadapi.
"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," ujar Sarmuji, Senin (16/3/2026).
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan mendukung upaya Presiden dalam mencari solusi menyejahterakan rakyat di tengah situasi global saat ini. Kata dia, pemerintah memiliki berbagai opsi untuk mengefisienkan anggaran, namun perlu dikaji secara mendalam.
"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan," sebut Sahroni.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa sikap DPR akan sejalan dengan pemerintah, yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden. Ia sepakat, negara harus mendahulukan kepentingan rakyat dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah-langkah yang dianggap cukup drastis, antara lain penerapan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta, serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Prabowo menyatakan berbagai langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
