Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/12/2025). Foto: TV Parlemen
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, tak dapat menahan emosi dan amarahnya atas kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar yang dituding sebagai penyebab bencana dan di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumut). Bahkan, aktivitas penebangan itu terang-terangan di tengah .
Saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KehutananRaja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/12/2025), Titiek menunjukkan sebuah video yang merekam sejumlah truk besar mengangkut kayu hasil penebangan hutan berdiameter besar melewati jalan di wilayah Sumatera pascabanjir besar.
Kepada Raja Juli, Titiek mengungkapkan perasaannya yang sedih dan marah atas kejadian itu. “Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu?" ujar Titiek.
"Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Salah pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia, penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja?” lanjut Titiek.
Berdasarkan informasi dalam video tersebut, kayu-kayu itu didapat dari hasil penebangan pohon dari kawasan hutan di Sibolga, Sumatera Utara, yang juga terdampak cukup parah oleh bencana tersebut.
Menurut Titiek, video tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pembalakan masih berlangsung meski warga di daerah terdampak sedang berjuang memulihkan kondisi. Ia juga menyoroti ironi ketika truk-truk pengangkut kayu itu melintas di jalan raya hanya dua hari setelah banjir.
“Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini sangat menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, politikus Fraksi Gerindra itu meminta Menteri Kehutanan untuk menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan menindak tegas pelaku perusakan hutan.
“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebang. Hentikan semua ini. Kami tidak mau hanya sekadar moratorium, tapi dihentikan. Tidak usah ada lagi pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” tegasnya.
Selain temuan mengenai aktivitas truk pengangkut kayu, ia juga menyoroti temuan lain yang ramai beredar di media sosial berupa ratusan potong kayu yang hanyut hingga memenuhi pantai dan sungai pascabanjir. Ia menilai hal itu sebagai indikasi semakin tidak terkendalinya pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatera.
“Pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan, ini harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan begitu saja. Sudah cukup lah ini,” katanya.
Untuk itu, sebagai Ketua Komisi IV DPR, Titiek menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama masyarakat dan mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum terhadap berbagai pihak dan oknum yang merugikan bangsa dan negara dengan merusak alam.
“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun itu, kalau merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak enggak usah takut-takut, kami di belakang bapak,” tegasnya.
Sementara itu, Raja Juli berjanji akan mengevaluasi tata kelola hutan secara menyeluruh. Kata dia, bencana Sumatera menjadi pelecut untuk membenahi tata kelola kehutanan.
"Peristiwa ini melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penata kelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa dapat dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari," ucapnya.