DPP PAN Tidak Hadir, Bawaslu DKI Tunda Sidang Pelanggaran Administratif

Dalam sidang, anggota Majelis Pemeriksa Reki Putera Jaya membacakan isi surat dari DPP PAN yang menyatakan bahwa partai tersebut sedang melakukan konsolidasi tim pemenangan di daerah dan meminta pihak Bawaslu menjadwalkan ulang sidang.
 
Benny mengatakan Majelis Pemeriksa menyepakati untuk menunda sidang menjadi esok (11/10) dengan agenda pembacaan jawaban terlapor, penyampaian alat bukti dari penemu, yaitu Bawaslu Kota Jakarta Selatan, maupun terlapor, sekaligus pemeriksaan saksi dari penemu.
 
Terkait ketidakhadiran perwakilan PAN sebagai pihak terlapor dalam sidang, Benny berharap perwakilan partai tersebut bisa datang.
 
"Kami berharap dari pihak terlapor itu bisa lagi datang hadir supaya sama-sama kita bisa mendengarkan jawaban dari terlapor," katanya.
 
Ia menyebut durasi penanganan perkara dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu hanya memiliki waktu 14 hari kerja, yang mana dalam sidang ini hanya sampai tanggal 19 Oktober.
 
Oleh karena itu, ia berharap pihak PAN bisa kooperatif agar seluruh rangkaian sidang bisa segera terlaksana.
 
"Kami berharap pihak terlapor kooperatif supaya kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian sidang," ujar Benny.
 
Sidang digelar pada pukul 10.00 WIB di Kantor Bawaslu DKI Jakarta dengan agenda pembacaan jawaban terlapor oleh DPP PAN sekaligus alat bukti.
 
Pihak penemu, yaitu Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dihadiri lengkap oleh anggotanya, yaitu Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia, anggota Bawaslu Jaksel Asyari, Andi Maulana, Ahmad Fahlevi, dan Lensi Anah.