Sebut Bansos Tak Tepat Sasaran, Mahfud: Bansos Bukan Bantuan Pemerintah tapi Negara

Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan salah satu peserta mengenai bansos.

Menurut Mahfud, penyelenggara negara sehari-hari adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Berarti, bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah," kata Mahfud.

Bansos, menurut Mahfud, adalah kewajiban konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.

"Itu kewajiban konstitusi Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi 'fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara', lalu diturunkan dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah. Bukan pemerintah sendiri. Jadi, itu bantuan negara," katanya.

Mahfud di sisi lain juga mengakui bahwa selama ini penyaluran bansos memang tidak tepat sasaran, sebab ada yang seharusnya dapat malah tidak dapat, dan ada yang seharusnya tidak dapat malah dapat.

"Ada orang yang sudah mati masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, tidak lagi menjadi masyarakat miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat," ungkapnya.

Mahfud menilai, ketidaktepatan penyaluran bansos bermuara pada persoalan administrasi kependudukan yang ke depan harus diperbaiki. "Ini soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki," tegasnya.

Adapun Mahfud di Semarang dalam rangka kampanye Pilpres 2024. Masa kampanye Pilpres 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Semetara pada pada tanggal 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan pemungutan suara telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. (ant)