Hakim Putuskan Hasto Tak Terbukti Rintangi Penyidikan Kasus Harun Masiku

“Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” kata hakim ketua dalam sidang pembacaan putusan.

Hakim menyatakan bahwa perbuatan Hasto pada 8 Januari 2020 belum memenuhi unsur perintangan penyidikan karena status hukum Harun Masiku saat itu masih dalam tahap penyelidikan. 

Selain itu, alat bukti berupa telepon genggam yang sempat diduga dirusak atas perintah Hasto ternyata masih berhasil disita penyidik pada 10 Juni 2024.

“Penyidikan terhadap Harun Masiku tetap dapat dilakukan sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada 9 Januari 2020. Karena itu, unsur menghalangi penyidikan tidak terpenuhi,” ujar hakim.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Hasto dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai Hasto telah menghalangi proses hukum serta menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019–2024.

Namun, majelis hakim menilai peristiwa yang didakwakan jaksa terjadi sebelum Harun ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak memenuhi unsur delik perintangan. “Dengan demikian, tuntutan jaksa tidak dapat diterima,” kata hakim.