Minta Kasus Jual Beli WTP di BPK Diusut, DPR: Memalukan!

Hermanto juga mengaku kenal dengan auditor bernama Victor dan Haerul Saleh di BPK. Menurut dia, Victor adalah auditor BPK yang melakukan pemeriksaan langsung di Kementan, sementara Haerul Saleh adalah Ketua Akuntan Keuangan Negara IV atau atasan Victor. 

Namun, ujar Hermanto, yang ia tahu saat itu yang menjadi temuan BPK itu terkait food estate, bukan kasus lain. 

"Yang menjadi concern itu yang food estate, yang sepengetahuan saya ya Pak, yang besar itu food estate kalau nggak salah saya dan temuan-temuan lain. Tapi yang pastinya secara spesifik saya enggak hafal," tuturnya. 

Menurut Hermanto, bila tidak diberikan ‘pelicin’ ke BPK, temuan itu bisa membuat Kementan tidak diberi predikat wajar tanpa pengecualian.

“Setelah itu, auditor BPK Victor meminta Rp12 miliar agar Kementan tetap diberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) meski ada temuan kejanggalan,” ucapnya. 

Saat itu, lanjut Hermanto, auditor BPK menyampaikan bahwa persoalan itu segera disampaikan kepada Mentan SYL dan Sekjen Kementan. Namun, Hermanto mengaku tidak memiliki akses. 

Akhirnya, kepada Direktur Alsintan Kementan bernama Hatta. Ia pun merasa tidak diberikan arahan apapun dari Mentan dan Sekjen. 

Seiring berjalannya waktu, Hermanto mendapat informasi dari Hatta mengenai pemenuhan atas permintaan auditor BPK. Dari Rp12 miliar yang diminta, hanya Rp5 miliar yang diberikan.

"Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi. Saya dengar mungkin enggak salah sekitar Rp5 miliar atau berapa. Yang saya dengar-dengar," ucapnya. 

Hermanto mengatakan, uang Rp5 miliar itu akhirnya diberikan kepada auditor BPK usai Kementan mendapat uang dari vendor. Hingga kemudian, Kementan diberikan predikat WTP dari BPK.