MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Royalti kini menjadi tanggung jawab penyelenggara acara. Foto: Dok MK
JAKARTA, (ERAKINI) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan musisi Tubagus Arman Maulana (Armand Maulana), Nazril Irham (Ariel NOAH), bersama 27 musisi dan penyanyi lainnya.
“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan terkait Pasal 23 ayat (5), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Sementara itu, permohonan pengujian Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 81 dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
Terkait Pasal 23 ayat (5), MK menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam suatu pertunjukan komersial adalah penyelenggara pertunjukan.
Oleh karena itu, MK menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”.
Selain itu, MK juga memberikan penegasan terhadap frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Mahkamah menilai frasa tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait besaran royalti yang harus dibayarkan.
Karena itu, MK menegaskan bahwa parameter “imbalan yang wajar” harus mengacu pada mekanisme dan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.
“Menyatakan frasa ‘imbalan yang wajar’ dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan’,” kata Suhartoyo.
Selanjutnya, MK juga memberikan penafsiran baru terkait pengaturan sanksi pidana dalam konflik royalti. Mahkamah menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah jalur perdata tidak membuahkan hasil. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga harus didahului dengan pendekatan keadilan restoratif.
“Menyatakan frasa ‘huruf f’ dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice,” ujar Ketua MK.
Meski demikian, putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Daniel menilai MK seharusnya menolak seluruh permohonan yang diajukan Armand Maulana dan kawan-kawan. Menurutnya, MK cukup merumuskan pedoman atas persoalan hukum yang diajukan sekaligus mendorong DPR dan pemerintah untuk menata kembali ketentuan dalam UU Hak Cipta.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh 29 pelaku pertunjukan ternama Tanah Air, di antaranya Tubagus Arman Maulana, Nazril Irham, Vina DSP Harrijanto Joedo, Dwi Jayati, Judika Nalom Abadi Sihotang, Bunga Citra Lestari, dan Sri Rosa Roslaina.
Selain itu, terdapat pula Raisa Andriana, Nadin Amizah, Bernadya Ribka Jayakusuma, Anindyo Baskoro, Oxavia Aldiano, Afgansyah Reza, Hedi Suleiman, Ruth Waworuntu Sahanaya, Wahyu, Setyaning Budi Trenggono, Andi Fadly Arifuddin, dan Ahmad Z. Ikang Fawzi.
Nama lainnya adalah Andini Aisyah Hariadi, Dewi Yuliarti Ningsih, Mario Ginanjar, Teddy Adhytia Hamzah, David Bayu Danang Joyo, Tantrisyalindri Ichlasari, Hatna Danarda, Ghea Indrawari, Rendy Pandugo, Gamaliel Krisatya, dan Mentari Gantina Putri.