Keluarga Terima Dokumen Pencabutan Tap MPR soal Pertanggungjawaban Gus Dur
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Keluarga Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Sinta Nuriyah, Alissa Wahid, dan Yenny Wahid, memenuhi undangan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) usai pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid yang kini secara resmi tidak berlaku lagi.
Pertemuan digelar di ruang delegasi Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/9/2024).
Pada acara tersebut, pimpinan MPR RI menyerahkan surat rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid kepada istrinya, Sinta Nuriyah Wahid. Surat tersebut ditandatangani oleh 10 pimpinan MPR RI.
Selain keluarga Gus Dur, acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Menko Polhukam RI Mahfud Md dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Beberapa pimpinan MPR RI turut hadir, seperti Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.
Sebelumnya, MPR mendorong agar mantan Presiden RI, termasuk Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Surat dari Fraksi PKB mengenai kedudukan ketetapan MPR Nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid telah ditindaklanjuti. Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan bahwa Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/2001 kini tidak berlaku lagi," kata Bamsoet beberapa waktu yang lalu. .
Bambang Soesatyo juga mendorong agar jasa dan pengabdian dari mantan Presiden RI, seperti Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa penghargaan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jasa-jasa dari para mantan Presiden, termasuk Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, harus diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

















