Mendagri Tito Karnavian Sebut 75.000 Satpol PP Akan Diangkat Jadi ASN dan PPPK

"Kerja sama dengan Kemenpan RB, bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan Satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," ujar Tito Karanavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas tingkat nasional di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (3/3/2024).

Tito menjelaskan, sebelumnya pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan Satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," bebernya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi Satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP. Termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel Satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus menegakkan hukum. khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri.

Posisi Satpol PP berbeda dengan Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Tito mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan. Pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.