Pembongkaran klaster mewah di Lapas Cibinong (Foto: Antara).
BOGOR, (ERAKINI) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) membongkar klaster mewah yang berada di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Pembongkaran tersebut dilakukan setelah Komisi XIIIDPR RI melakukan peninjauan ke lapas tersebut.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat. Sejumlah barang seperti lemari, kulkas hingga kursi mewah dikeluarkan dari bangunan tersebut dan diangkut menggunakan truk yang telah disiapkan. Selain mengeluarkan berbagai perabotan, aliran listrik ke tempat tersebut juga dicabut.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, Komisi XIII bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan kunjungan untuk menindaklanjuti perbedaan temuan antara inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan pengecekan langsung Kemen Imipas.
"Kita sudah mengecek objek yang sama, nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan rekomendasi," kata Sugiat.
Menurut dia, Komisi XIII juga akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Inspektorat. Namun, karena persoalan tersebut dinilai krusial dan mendesak, Komisi XIII meminta hasil pemeriksaan internal Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dibacakan secara langsung.
"Sebetulnya kita akan melakukan pendapat secara formal, tapi karena ini sangat krusial, sangat urgent, maka tadi sudah disepakati oleh pimpinan dan oleh anggota Komisi XIII, hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan kita minta dibacakan saja langsung di sini supaya tidak bertele-tele dan tidak menghabiskan waktu kita," ujar Sugiat.
Sugiat menjelaskan, Komisi XIII juga mendorong pemeriksaan secara menyeluruh terkait persoalan di lingkungan pemasyarakatan. Berdasarkan informasi dari Kemen Imipas, pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Pemasyarakatan telah selesai dilakukan pada Rabu sekitar pukul 06.00 WIB.
"Alhamdulillah berdasarkan informasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen sudah menuntaskan pada pukul 06.00 tadi pagi ya, Pak? Pukul 06.00 tadi pagi sudah tuntas, nanti tinggal kita tunggu apa hasilnya," katanya.
Komisi XIII, lanjut Sugiat, menegaskan penyelesaian permasalahan di Lapas Kelas IIA Cipinang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan internal oleh menteri serta pengawasan eksternal oleh Komisi XIII DPR RI. Tak hanya itu, Komisi XIII juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Menurut dia, Panja tersebut tidak hanya menangani persoalan di Lapas Cibinong maupun Cipinang, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap rutan dan lapas di berbagai wilayah Indonesia.
"Jadi sebetulnya bukan hanya dalam konteks kasus Cipinang, Komisi XIII juga sudah keliling rutan dan lapas se-Indonesia untuk katakanlah menginvestigasi persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola pemasyarakatan," ujarnya.
Namun, Sugiat mengatakan, kerja Panja tersebut masih belum selesai karena Komisi XIII bersama Kemen Imipas ingin menyusun roadmap tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik.
Sugiat menegaskan, penyusunan roadmap membutuhkan data yang komprehensif mengenai kondisi pemasyarakatan dari Aceh hingga Papua. Komisi XIII rencananya mengundang pakar dan akademisi untuk memberikan masukan terkait tata kelola pemasyarakatan.
Sebagai tindak lanjut peninjauan tersebut, Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cipinang serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga binaan.
"Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cipinang dan seluruh lapas yang ada di Indonesia serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan, guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan," kata Sugiat.
Sugiat menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, terdapat 13 bangunan di Lapas Kelas IIA Cipinang. Dari jumlah tersebut, 10 bangunan disebut berada di luar aset Kemen Imipas.
Sugiat mengatakan, berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bangunan tersebut berada di bantaran sungai dan tidak lagi menjadi bagian dari aset Kemen Imipas. Bangunan tersebut juga disebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Kalau nanti hasil pemeriksaan internal seperti itu, kita berharap hari ini juga itu dibongkar, karena supaya apa ya, tidak disalahgunakan lagi," ujarnya.
Sugiat berharap bangunan yang dinilai bermasalah itu tidak dibiarkan setelah kunjungan Komisi XIII selesai.
"Atau nanti jangan-jangan ketika kita sudah pulang dari sini malah dibiarkan seperti itu, menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Jadi ini yang ingin kami maksimalkan dalam kunjungan kerja ini," tuturnya.