Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan (Foto: YouTube DPR RI).
JAKARTA, (ERAKINI) - Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut disampaikan Ombudsman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan Ombudsman, mulai dari dugaan pungutan liar (), area lapas yang tidak berpagar hingga bangunan yang disebut menyerupai vila atau .
Di hadapan ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Syafrida mengatakan, Ombudsman menemukan adanya area lepas yang masih berada di dalam kawasan lapas tetapi tidak dilengkapi pagar sebagaimana mestinya.
"Area lepas misalnya, blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas," kata Syafrida.
Menurut Syafrida, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang paling disoroti Ombudsman karena berkaitan dengan aspek keamanan lapas.
"Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini di samping tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian Imipas dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik beserta DPR," ujarnya.
Selain itu, dalam sidak yang sempat menghebohkan publik tersebut, Ombudsman menemukan kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang diketahui merupakan Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula.
Temuan lainnya, adanya dugaan pungutan liar terhadap warga binaan. Syafrida menyebut, pungutan Rp150.000 per minggu kepada keluarga tahanan yang akan menjenguk.
"Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas," ujarnya.
Terkait area lapas yang tidak dilengkapi pagar, Syafrida menjelaskan, pagar hanya berada pada bagian tertentu, sementara terdapat jalan yang tidak berpagar meski masih termasuk dalam kawasan lapas.
"Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi," jelasnya sambil menunjuk denah lokasi Lapas Cibinong.
Sebagai tindak lanjut temuan tersebut, Ombudsman, kata Syafrida, meminta agar persoalan-persoalan itu mendapat perhatian serius, terutama terkait keamanan lapas. Ombudsman berharap Komisi II DPR RI menyampaikan temuan tersebut kepada mitra kerja terkait, termasuk Kementerian Imipas dan Komisi III DPR RI.
"Pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi II untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja Komisi, mitra kerja Kementerian Imipas, Komisi III untuk bisa ini dipastikan ke depannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan," kata Syafrida.
Syafrida memastikan Ombudsman akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto terkait hasil pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Demikian pula kepada Komisi II DPR RI yang menjadi mitra Ombudsman.
Sementara itui, terkait insiden dihalang-halangi oleh petugas lapas yang viral di media sosial, Syafrida menegaskan bahwa Ombudsman memiliki perlindungan berdasarkan undang-undang dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga," katanya.
Menurut Syafrida, persoalan yang ditemukan di Lapas dan Rutan Cibinong merupakan gambaran masalah yang lebih luas.
"Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang ke depannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik," ujarnya.