Gagasan Diplomasi Agama Menag Nasaruddin Umar Dapat Dukungan Pemimpin Agama Dunia

Berbicara dalam sidang pembukaan tingkat tinggi bertajuk "Opening Assembly – Unarmed and Disarming Peace," Menag mendesak perubahan paradigma dalam diplomasi global agar hubungan antarumat beragama diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. Gagasan ini disambut positif dan mendapat penguatan dari berbagai tokoh keagamaan internasional yang hadir.

Melampaui Perdamaian di Atas Kertas

Dalam forum yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negara, Menag menyoroti keterbatasan KTT lintas agama tradisional yang kerap terjebak pada gestur simbolis. Menurutnya, keharmonisan global membutuhkan langkah taktis yang langsung berdampak bagi masyarakat.

"Dialog antaragama tidak boleh berhenti pada deklarasi bersama formal, tanda tangan, atau perjanjian di atas kertas," tegas Menag Nasaruddin Umar di Assisi, Selasa (27/10/2026). 

“Perdamaian sejati menuntut dialog untuk secara aktif ditransformasikan menjadi aksi nyata dan gerakan pelestarian lingkungan yang langsung meringankan beban masyarakat di akar rumput,” sambungnya.

Agama Sebagai Instrumen Diplomasi Strategis

Menag mendesak para pemimpin dunia untuk mulai mengadopsi "bahasa agama" sebagai mekanisme inti dalam hubungan internasional. Menurutnya, kerangka spiritual mampu mengurangi permusuhan psikologis yang mengakar dalam, di saat manuver politik dan militer konvensional sering kali menemui jalan buntu.

Sebagai bukti konkret, Menag memaparkan model pluralisme dan harmoni kehidupan (living harmony) Indonesia sebagai studi kasus bagaimana keberagaman dapat dikelola untuk menjaga stabilitas dan kerukunan sehari-hari. Penguatan gagasan ini semakin menegaskan peran aktif Indonesia dalam mendorong moderasi beragama (Wasaṭiyyah Islam) dan harmoni lintas batas di tingkat global.

Dukungan Pemimpin Agama Dunia

Gagasan diplomasi praktis yang disampaikan Menag mendapat sambutan dan penguatan dari para pemimpin agama dunia yang hadir. Kardinal Matteo Zuppi selaku Ketua Konferensi Waligereja Italia mendukung pandangan mengenai urgensi menghilangkan pola pikir yang kaku, agresif, atau penuh konflik. Kardinal Matteo Zuppi juga sepakat bahwa institusi keagamaan harus aktif melucuti permusuhan melalui suara lintas batas demi martabat manusia.

Dukungan serupa disampaikan Rabi Kepala Haïm Korsia selaku Rabi Agung Prancis yang menekankan pentingnya bergerak melampaui seremonial. Rabi Kepala Haïm Korsia menegaskan bahwa kerja sama tokoh agama dalam proyek kemanusiaan lokal menciptakan fondasi perdamaian yang jauh lebih kokoh ketimbang sekadar perjanjian politik. 

Delegasi Kristen Ortodoks Timur dan Ekumenis juga turut menyambut model pluralisme Indonesia. Dia menunjuk Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani Menag bersama Paus Fransiskus di Jakarta sebagai cetak biru bahwa perbedaan teologis yang besar tidak harus berujung pada konflik.