Tak Main Main, Ini Sanksi bagi Kepala Desa yang Terlibat Politik Praktis
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan agar seluruh kepala desa di Indonesia tidak terlibat politik praktis. Bawaslu menyebut, kepala desa rawan dimanfaatkan calon kepala daerah tertentu untuk mendompleng suara di Pilkada 2024.
Benarkah kepala desa dilarang terlibat politik praktis dan kampanye dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres? lalu seperti sanksi yang bakal diterima bila ia terbukti terlibat?
Dilansir dari situs resmi Pemkab Jember pada Selasa (17/9/2024), setidaknya ada tiga UU yang melarang kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis. Pertama, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; kedua, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; dan ketiga, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu pada huruf (j) dinyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Kepala desa dipahami memiliki peran sebagai pihak yang netral. Karena itu, kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.
Sementara itu, yang dimaksud perangkat desa meliputi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Semuanya dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Penegasan soal kepala desa dan perangkat desa dilarang berpolitik praktis juga tertulis pada pasal 51 huruf (g) dan huruf (j)


















