Kasus Video Profil Desa Disorot DPR, Ini 4 Fakta Dugaan Korupsi yang Libatkan Amsal Sitepu

Berikut empat fakta terkait kasus tersebut:

1. Berawal dari tuntutan jaksa
Perhatian publik mencuat setelah jaksa penuntut umum menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, jaksa Wira Arizona menyatakan Amsal terbukti melakukan penggelembungan anggaran dalam proyek video profil desa untuk Tahun Anggaran 2020-2022.

Nilai mark-up dalam proyek tersebut disebut mencapai Rp202.161.980. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp202.161.980. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

2. Disorot karena nilai proyek relatif kecil
Kasus ini menuai perhatian karena proyek yang dipermasalahkan merupakan produksi video profil desa, yang umumnya bernilai relatif kecil dibandingkan proyek fisik seperti infrastruktur.

Meski demikian, jaksa menilai terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang berujung pada kerugian negara.

3. Dipertanyakan dari sisi proporsionalitas
Sejumlah pihak menyoroti proporsionalitas penanganan perkara ini. Kritik muncul terkait apakah kasus dengan nilai proyek terbatas layak diproses secara pidana, serta bagaimana mekanisme pengawasan dana desa, khususnya dalam pengadaan jasa kreatif seperti produksi video.

4. Komisi III DPR turun tangan, terdakwa hadir daring
Untuk memperjelas duduk perkara, Komisi III DPR menggelar RDPU yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

Dalam rapat tersebut, Amsal mengikuti jalannya forum secara daring dari Sumatera Utara. Ia didampingi oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan.