Menkominfo Tegaskan Pemerintah Tak Bungkam Kebebasan Pers

Menanggapi hal ini, Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran di DPR RI, Nurul Arifin menegaskan, pihaknya tidak ada niat membungkam kebebasan pers di Indonesia melalui revisi undang-undang tersebut. 

Ia juga menyebut, proses revisi tersebut masih berjalan dan bersifat belum final. Dengan begitu, kata, dia RUU itu masih dimungkinkan untuk terjadi perubahan. 

"RUU yang beredar bukan produk yang final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” tuturnya. 

Ia menegaskan, Komisi I DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran. Sebab, kabarnya RUU ini masih akan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. 

Selain itu, dia menjelaskan bahwa RUU Penyiaran tersebut merupakan perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang sebetulnya sudah digulirkan sejak tahun 2012. 

Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dia mengatakan, diperlukan penguatan regulasi penyiaran digital, khususnya layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC). 

"Jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi UU Penyiaran ini,” tuturnya. 

Nurul Arifin menyebut, terdapat beberapa pokok yang diatur pada RUU Penyiaran, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran, perluasan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pasal RUU Penyiaran menuai kritik dari masyarakat. Salah satunya datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

PWI menilai, beberapa pasal yang termuat dalam RUU tersebut berpotensi memberangus kebebasan pers. Mana saja?

Seperti dilihat wartawan pada Senin (13/5/2024), draft RUU Penyiaran berisi 14 BAB dengan jumlah total 149 Pasal. Dalam RUU itu, ada pasal-pasal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik, bahkan memberangus kebebasan pers. 

Pertama, Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c yang mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Padahal, produk jurnalistik saat ini sangat dibutuhkan sebab wartawan susah mendapatkan akses informasi dari pihak resmi. 

Kedua, Pasal 8A huruf q yang memberikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Padahal selama ini kewenangan tersebut merupakan tugas Dewan Pers yang mengacu pada Undang-Undang Pers.