Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar kebijakan pajak dan retribusi dibuat bertahap dan tidak membebani masyarakat. Foto: Instagram/@titokarnavian
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian siang ini menggelar pertemuan secara daring dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang mengalami kenaikan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Tito mengaku telah menegur langsung Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Saat menghubungi Sudewo, Tito juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah dihitung matang atau tidak.
“Saya langsung telepon Pak Bupati Pati (Sudewo), Pak Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi). Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025), dikutip dari Antara.
Menurut Tito, kenaikan PBB-P2 ini sedang diteliti Kemendagri, karena peraturan bupati tentang nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif PBB tidak dilaporkan ke pemerintah pusat.
“Peraturan daerahnya dibuat oleh DPRD, sifatnya umum. Penentuan tarif dilakukan kabupaten/kota. NJOP dan PBB itu ditentukan bupati/wali kota dengan konsultasi ke gubernur. Jadi tidak sampai ke saya, hanya ke gubernur,” jelasnya.
Diketahui, pada Rabu (13/8) warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Mereka menilai Sudewo bersikap arogan terkait kebijakan kenaikan PBB-P2. Aksi itu berujung ricuh hingga polisi turun tangan membubarkan massa.
Untuk mencegah kasus serupa, Tito mengingatkan para kepala daerah agar membuat kebijakan pajak dan retribusi dengan tidak membebani masyarakat.
"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," kata Mendagri.
Ia juga meminta penetapan NJOP dilakukan secara hati-hati, disosialisasikan lebih lama, dan jika perlu, diberlakukan mulai tahun berikutnya.
Selain itu, kata Tito, setiap kebijakan daerah yang menyangkut anggaran harus mempertimbangkan dinamika dan kemampuan ekonomi masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Di sisi lain, Tito mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa aksi anarkis. “Kalau ada tuntutan, lakukan sesuai mekanisme. Jangan melanggar,” pesannya.