Dirjen PHU: Kemenag Sangat Hati-hati dan Detail dalam Kontrak Layanan Haji

Menurut Hilman, perbaikan kontrak tidak hanya layanan pada akomodasi (hotel), transportasi, dan konsumsi, tetapi juga kontrak untuk layanan masyair pada saat puncak haji. "Layanan pada saat puncak haji itu berbeda dengan kontrak-kontrak lainnya. Itu juga kita telaah betul," jelasnya.

Pada kenyataannya, lanjut Hilman, tidak semua jemaah hanya tinggal di Mina selama tiga hari sesuai kontrak. Terdapat juga jemaah yang datang lebih awal ke Mina.

"Kalau yang datang lebih awal itu makannya gimana? Karena di hotel tidak disediakan. Ini juga kita minta perbaikan, mengubah kontraknya agar vendor menyediakan makanan yang bisa dibawa oleh jamaah ketika mereka melakukan tapak lebih awal," bebernya.

"Jadi kita memperbaiki kontrak itu lebih detail aspek-aspek yang terkait dengan layanan jemaah.  Tim kami banyak melakukan improvement perbaikan layanan," lanjutnya.

Hilman mengakui terdapat beberapa aturan Kerajaan Arab Saudi yang menjadi tantangan penyelenggaraan haji bagi Indonesia. Sebab aturan Pemerintah Arab Saudi sangat dinamis dan terus menerapkan aturan baru dalam urusan perhajian.

Terbaru, Arab Saudi mewajibkan kontrak jangka panjang untuk layanan haji. Berbeda dengan yang berlaku selama ini yang hanya berdurasi satu tahun.

"Di satu sisi sistem kontrak jangka panjang berpotensi memiliki dampak positif, diantaranya harganya bisa lebih murah, karena durasi kontraknya langsung untuk tiga tahun ke depan. Tetapi di sisi lain, aturan kontrak jangka panjang itu belum cocok dengan aturan atau regulasi anggaran di Indonesia," ucapnya.

Diketahui, aturan anggaran haji di Indonesia bersifat tahunan. Artinya, anggaran haji dibahas dan ditetapkan per tahun. Baik itu anggaran yang bersumber dari APBN maupun dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Demikian juga patokan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jemaah, juga ditetapkan setiap tahun. Untuk itu, kata Hilman, perlu komunikasi lebih lanjut dengan DPR mengenai aturan baru tersebut.

Dia memastikan secara teknis, Kemenag akan terus menyiapkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan haji ke depan. Termasuk mengenai kontrak-kontrak dengan vendor.

Hilman juga memastikan bahwa landasan pihaknya bekerja menyelenggarakan haji adalah undang-undang dan kesepakatan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Karenanya, Hilman tak mau ambil pusing soal tudingan tendensius dari anggota DPR RI yang tergabung dalam Pansus Angket Haji. Termasuk adanya tudingan korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024.

"Enggak usah dijawab (soal tudingan korupsi), dibuktiin aja," pungkasnya