Suasana pembukaan acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-14 DPP FKDT sekaligus pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II FKDT 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). (Foto: FKDT)
JAKARTA, (ERAKINI) - Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) mengusulkan kepada Menteri Agama RI Nasaruddin Umar agar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) memperoleh insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ().
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP FKDT KH Lukman Hakim dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-14 DPP FKDT sekaligus pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II FKDT 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Lukman, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru madrasah diniyah hingga kini masih belum merata. Masih banyak daerah yang belum memberikan dukungan memadai kepada para guru MDT, meski mereka memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda.
"Guru MDT itu ikhlas dan tulus dalam mengajar anak-anak bangsa. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh Guru MDT untuk selalu mendoakan kepentingan bangsa, termasuk untuk kepentingan kesejahteraan Guru MDT. Saya minta kepada mereka cukup dengan berdoa, tidak usah demo atau turun ke jalan," ujar Lukman dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Lukman mengatakan, para guru MDT terus memanjatkan doa agar usulan pemberian insentif tersebut dapat diwujudkan. Menurut dia, doa para guru menjadi jalan bagi tumbuhnya kesadaran para pemimpin untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru madrasah diniyah.
Selain itu, Lukman juga mengajak para guru MDT mendoakan Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, gubernur, bupati, dan wali kota agar diberi kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas, sekaligus tidak melupakan jasa para guru madrasah diniyah.
Lebih jauh, Lukman menilai Indonesia patut berterima kasih kepada para guru MDT yang selama ini berkontribusi menjaga kehidupan berbangsa yang damai melalui pendidikan Islam yang moderat.
"Melalui perjuangan mereka, Indonesia aman, damai, dan memahami Islam rahmatan lil alamin. Karena itu saya tidak akan pernah lelah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru MDT di seluruh Indonesia," tuturnya.
Lukman berharap Kementerian Agama menjadikan pemberian insentif bagi guru MDT sebagai salah satu prioritas kebijakan. Sebab, kata dia, jumlah madrasah diniyah dan tenaga pengajarnya sangat besar, namun penghargaan atau bisyarah yang diterima masih jauh dari memadai.
Namun demikian, Lukman optimistis MenagNasaruddin Umar, yang merupakan alumnus madrasah diniyah, memahami berbagai persoalan yang dihadapi lembaga tersebut, termasuk kesejahteraan para guru dan ustaz.
Menanggapi usulan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pesantren.
Menurut dia, pembahasan mengenai peningkatan perhatian terhadap guru swasta, termasuk guru Madrasah Diniyah Takmiliyah, melibatkan lintas komisi di DPR.
"Spiritnya bukan hanya dibahas di satu komisi, tetapi juga lintas komisi yang membahas nasib guru swasta, termasuk guru MDT. Mereka sama-sama anak bangsa, tetapi masih ada perbedaan yang mencolok. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ada perhatian khusus dari pemerintah untuk guru swasta, termasuk guru Madrasah Diniyah," ujar Nasaruddin.
Acara resepsi Harlah ke-14 DPP FKDT dan pembukaan Rapimnas II FKDT 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama, antara lain Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta Ketua Pembina DPP FKDT yang juga Bendahara Umum PBNU, Gus Gudfan Arif.
Selain itu, hadir pula anggota DPR RI H. Oleh Soleh, Komisioner Baznas Iddy Muzayyad, perwakilan Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat lainnya.
Kegiatan tersebut diikuti guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Jawa Barat, Banten, dan sebagian DKI Jakarta. Sebanyak 27 ketua DPW FKDT beserta sekretaris dari berbagai provinsi di Indonesia juga menghadiri agenda tersebut.