Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi bersama Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, membahas persiapan pelaksanaan Timwas Haji, di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Foto: Instagram @sufmi_dasco
JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) untuk penyelenggaraan haji 2025. Ia pun langsung memimpin rapat koordinasi dengan Komisi VIII RI, Selasa (7/1/2025).
Rapat ini membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat tersebut, Dasco meminta Komisi VIII, khususnya Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025, untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji.
Pengawasan ini meliputi maskapai penerbangan, akomodasi, dan konsumsi jemaah haji. Ia menekankan pentingnya memastikan pelayanan yang optimal bagi para jemaah haji Indonesia.
“Jangan sampai ada jemaah haji yang kurang mendapat pelayanan. Semua harus berjalan dengan baik, dari transportasi, penginapan, hingga konsumsi,” ujar Dasco dikutip dari keterangan resmi DPR-RI.
Dasco juga menggarisbawahi perlunya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengungkapkan bahwa dalam sebuah rapat sebelumnya, ada usulan agar penyelenggaraan haji didampingi aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Pendampingan ini penting agar tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan haji dan agar jemaah dapat merasa tenang,” sebut Dasco.
Dasco menambahkan bahwa Timwas telah membentuk tim yang terdiri atas WNI di Arab Saudi, untuk membantu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan haji 2025.
"Kami melibatkan WNI lokal yang bersedia menjadi relawan. Mungkin, nanti mereka akan diberikan honor uang makan. Mereka akan membantu pengawasan di titik-titik krusial, seperti tenda, penjemputan, dan rumah sakit," kata Dasco.
Ia menyakini keberadaan tim tersebut akan mampu mengatasi beragam potensi kendala dalam pelaksanaan haji 2025, seperti komunikasi, soal penjemputan, transportasi, atau logistik makanan. "Saat ini sudah terkumpul sekitar 100 orang untuk mendukung pengawasan haji," sebutnya.
Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini yang mengalami penurunan sebesar Rp4 juta, ia menilai hal ini patut diapresiasi, meskipun terdapat tekanan dari kenaikan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan biaya operasional lainnya.
“Biasanya setiap tahun ada kenaikan, tetapi tahun ini Alhamdulillah ada penurunan. Dengan ini, biaya menjadi lebih ringan bagi jemaah,” kata politikus Gerindra itu.
Diketahui, jumlah jemaah haji Tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yakni sebanyak 221.000. Rinciannya, kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah.
Jemaah haji kloter I akan berangkat pada 2-16 Mei. Jemaah dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 1 Mei. Untuk pemberangkatan gelombang II, jadwalnya ditetapkan pada 17-31 Mei 2025. Sehingga, penerbangan terakhir menuju Tanah Suci akan dilakukan pada 31 Mei atau 4 Zulhijah.
