Rapat paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Selanjutnya Komjen Suyudi akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) siang. Foto: Tangkapan layar
JAKARTA, (ERAKINI)—Rapat paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, Komjen Suyudi akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) siang.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan segera mengirimkan hasil persetujuan parlemen atas pengangkatan Suyudi jadi Kapolri.
"Insya Allah ,supaya tidak terjadi kekosongan nanti setelah penetapan ini saya tandatangani sebagai Ketua DPR dan saya kirimkan kepada Bapak Presiden. Insya Allah, setelah Zuhur calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI.
Sebelum rapat paripurna, Komisi III DPR RI lebih dulu menyetujui Suyudi secara aklamasi untuk menggantikan Listyo Sigit. Persetujuan itu disampaikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan hasil pembahasan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.
"Kita langsung saja, apakah secara aklamasi dapat disetujui?" tanya Habiburokhman kepada anggota Komisi III DPR RI.
Seluruh anggota yang hadir menjawab setuju. Habiburokhman kemudian menyatakan uji kelayakan dan kepatutan telah selesai dan hasilnya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.
"Dengan telah selesainya penyampaian persetujuan secara aklamasi, maka selesai acara hari ini. Kita langsung ke paripurna," katanya.
Uji kelayakan tersebut digelar setelah pimpinan DPR RI menerima surat Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri pada Rabu (30/9).
Usung Doktrin Polri Bersama Masyarakat
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Suyudi yang saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memaparkan visi kepemimpinannya melalui doktrin "Polri Bersama Masyarakat".
Doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus menjadi arah transformasi Polri apabila dirinya resmi menjabat Kapolri.
Suyudi mengatakan, pembenahan institusi harus dilakukan dengan keberanian melihat kekurangan secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu.
"Sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," kata Suyudi.
Dia juga memaparkan agenda 100 hari pertama yang akan menjadi tahap awal pembenahan institusi kepolisian jika mendapat kepercayaan untuk memimpin Korps Bhayangkara.
Pada 30 hari pertama, Suyudi akan memeriksa kondisi institusi secara menyeluruh, menetapkan komando perubahan, serta membangun data dasar (baseline) sebagai landasan evaluasi.
Pemeriksaan juga mencakup penerimaan laporan masyarakat, tunggakan dan perkembangan penanganan perkara, serta pengaduan yang masuk. Selain itu, dia akan mengevaluasi perlindungan terhadap kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, serta memetakan kejahatan yang berdampak tinggi.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, Suyudi akan menguji efektivitas perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan tahap pertama. Sementara itu, pada hari ke-61 hingga ke-100, dia menargetkan hasil pembenahan mulai terlihat sekaligus melakukan koreksi terhadap program yang belum berjalan sesuai harapan.
"100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program, 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah," ujarnya.
Suyudi menegaskan perubahan di tubuh Polri tidak akan terwujud apabila pimpinan hanya meminta anggota untuk berubah. Menurut dia, pembenahan harus dimulai dari jajaran pimpinan dan dibuktikan melalui pelaksanaan tugas di lapangan.
"Saya akan turun ke lapangan bukan untuk cari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan," sebut Suyudi.