Ketum Projo Diangkat Jadi Menteri, Ini Tanggapan PDI-P

JAKARTA, (ERAKINI)-Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Menurut Hasto, presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri yang sudah dipertimbangkan secara matang.

"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto kepada awak media di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Tentu saja, kata Hasto, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah dan mewujudkan landasan kemajuan bagi Indonesia.

Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.

"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.

Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.

"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.

Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo. Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan sampai saat ini masih ambigu.