Sidang lanjutan perkara kuota haji tambahan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (27/8/2026), mengungkap adanya penghematan nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp300 miliar. Foto: ERAKINI
JAKARTA, (ERAKINI) — Sidang lanjutan perkara kuota haji tambahan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (27/8/2026), mengungkap adanya penghematan nilai manfaat keuangan haji setelah kuota haji tambahan 2024 dibagi dengan komposisi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.
Hal itu diungkap saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yakni Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji () Fadlul Imansyah, dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto.
Persidangan ini untuk terdakwa mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam persidangan, Gus Alex menggali keterangan saksi terkait nilai manfaat pengelolaan dana haji baik untuk haji reguler maupun haji khusus.
Gus Alex menyoroti keputusan mengenai kuota haji dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus pada 2024. Menurut Fadlul, nilai manfaat yang diproyeksikan untuk pembiayaan haji reguler dalam skema tersebut mencapai sekitar Rp8 triliun.
Namun, setelah pemerintah menetapkan pembagian kuota tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, realisasi nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH untuk haji reguler menjadi sekitar Rp7,8 triliun.
"Jadi yang tadi soal Rp8 triliun nilai manfaat itu, ini berkenaan dengan haji reguler, betul ya Pak?" tanya Gus Alex kepada saksi. "Betul," jawab Fadlul.
Gus Alex kemudian memastikan adanya selisih sekitar Rp300 miliar antara nilai manfaat yang diproyeksikan dengan realisasi yang dikeluarkan. "Apakah mungkin ada selisih?" tanya Gus Alex.
"Betul," jawab Fadlul. "Selisih sekitar berapa, setahu saksi?"
Menurut saksi, dana sekitar Rp300 miliar tersebut tidak ikut dikeluarkan untuk pembiayaan haji reguler, melainkan tetap dikelola BPKH sebagai aset neto. "Jadi tidak dikeluarkan?" kembali ditanyakan Gus Alex. "Tidak dikeluarkan," jawab saksi.
Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang didalami tim kuasa hukum untuk menunjukkan adanya efisiensi penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan haji 2024.
Saksi menjelaskan, dana yang tidak digunakan tersebut menjadi bagian dari aset neto atau akumulasi nilai manfaat BPKH. Dana tersebut pada prinsipnya dapat menjadi cadangan apabila laporan operasional BPKH mengalami defisit. "Apakah benar terjadi efisiensi dari nilai manfaat?" tanya Gus Alex.
Saksi menjelaskan, dalam pengertian anggaran yang telah ditetapkan, nilai manfaat yang digunakan memang mengalami penurunan.
Gus Alex lalu menggali tren penggunaan nilai manfaat untuk jemaah haji reguler. Berdasarkan keterangan saksi, pada periode 2010-2022 penggunaan nilai manfaat untuk BPIH cenderung meningkat. Namun, sejak 2023 hingga 2025, penggunaannya mulai menurun.
Saksi menjelaskan, peningkatan pemberian nilai manfaat kepada jemaah yang masih menunggu keberangkatan akan berpengaruh terhadap besaran nilai manfaat yang dapat diberikan kepada jemaah yang berangkat pada tahun berjalan.
Keterangan tersebut didalami Gus Alex dan kuasa hukum untuk menunjukkan adanya aspek keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan nilai manfaat dana haji.
Kuasa hukum juga menyingung adanya rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI dengan Kementerian Agama, termasuk BPKH, diman muncul pembahasan mengenai alokasi 8.000 kuota tambahan untuk haji khusus. Dalam dokumen yang dibacakan di persidangan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat itu, Marwan Dasopang, disebut menyampaikan pandangan agar 8.000 kuota tersebut diberikan kepada jemaah haji khusus.
Gus Alex kemudian mengaitkan pembahasan tersebut dengan kekhawatiran mengenai kemampuan nilai manfaat untuk membiayai penyelenggaraan haji secara berkelanjutan.
"Kuota Rp8.000 saja untuk haji reguler itu menjadi sesuatu yang berat dalam kaitannya dengan sustainability nilai manfaat yang harus diberikan. Betul ya, Pak?" tanya kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab.
Wa Ode juga mencecar saksi selaku soal pengelolaan dana haji khusus, termasuk apabila terdapat selisih dari dana yang telah disetorkan jemaah.
"Kalau terkait dengan haji khusus, tadi saudara sebutkan bahwa itu enggak ada yang tersisa, itu pasti selisih-selisih itu dikembalikan kepada jemaah. Gitu ya, melalui travel. Itu kalau haji khusus,” tanya Wa Ode.
“Dikembalikan kepada jemaah,” jawab Fadlul.
Wa Ode kemudian membandingkan mekanisme tersebut dengan dana haji reguler. Dia memberikan ilustrasi ketika jemaah telah membayar Rp60 juta, sementara biaya penyelenggaraan hanya Rp55 juta sehingga terdapat kelebihan Rp5 juta.
“Maka sisanya dikembalikan ke mana?”
“Ke Kas Haji, Bu,” jawab Fadlul.
Wa Ode lanjut memastikan apakah dana tersebut menjadi dana haji dan tidak dikembalikan ke kas negara.
“Ke Kas Haji? Yang itu menjadi dana haji? Begitu ya? Itu tidak dikembalikan juga kepada negara, kas negara?” tanya Wa Ode.
“Tidak,” jawab Fadlul.
Wa Ode lalu mendalami posisi dana jemaah dalam kaitannya dengan keuangan negara. Fadlul menyebut sumber keuangan haji berasal dari setoran jemaah, tidak ada sama sekali bersumber dari APBN maupun APBD.
“Pertanyaan saya, dari seluruh keuangan haji, mana atau berapa banyak yang menjadi hak pemerintah? Ada nggak hak pemerintah?” tanya Wa Ode.
“Kalau dari sumbernya memang dari sumber jemaah, Bu,” jawab Fadlul.
Fadlul juga menyebut tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari dana tersebut. Begitu juga penggunaan keuangan haji tidak ada yang diperuntukkan untuk membiayai program pemerintah, semua murni dimanfaatkan untuk jemaah.
Dalam persidangan Gus Alex juga menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana haji dan perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Gus Alex mengaitkan hasil audit BPK dengan adanya efisiensi anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024. Berdasarkan keterangan saksi, efisiensi tersebut berada di kisaran Rp600 miliar.
Namun, terdapat perbedaan angka yang muncul dalam persidangan. Saksi menyebut angka efisiensi sekitar Rp640 miliar, sedangkan dalam dokumen atau dakwaan JPU terdapat kerugian negara sekitar Rp622 miliar.
Gus Alex kemudian mempertanyakan bagaimana efisiensi tersebut dapat terjadi, terutama karena perkara yang menjerat terdakwa juga berkaitan dengan dugaan kerugian negara.
"Efisiensi yang katanya Rp600 sekian miliar itu kenapa bisa ada efisiensi sebanyak itu?" tanya Gus Alex kepada saksi.
Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara rinci penyebab efisiensi tersebut karena pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berada di Kementerian Agama.
Gus Alex menegaskan bahwa angka efisiensi tersebut menjadi bagian penting bagi pembelaan pihaknya. Gus Alex kemudian mengaitkan fakta tersebut dengan audit BPK dan perhitungan kerugian negara dalam perkara yang tengah disidangkan.
Menurut dia, apabila terdapat dana yang tidak jadi dikeluarkan serta terdapat efisiensi dalam penyelenggaraan haji, fakta tersebut perlu diperhitungkan secara utuh dalam melihat ada atau tidaknya kerugian negara. Karena JPU menyebut hasil audit BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp622 miliar.
Bagi Gus Alex dan tim kuasa hukum, audit BPK menjadi salah satu dokumen penting yang akan digunakan untuk menguji konstruksi kerugian negara dalam perkara tersebut, termasuk dengan adanya selisih nilai manfaat sekitar Rp300 miliar dan efisiensi anggaran sekitar Rp640 miliar.