Bareskrim Polri Bongkar Impor Ilegal Pakaian Bekas Rp669 Miliar di Bali

“Dua tersangka ini menjalankan kegiatan impor pakaian bekas secara ilegal dengan bekerja sama dengan jaringan internasional di Korea Selatan,” kata Ade Safri seperti dilansir dari Antara, Senin (15/12/2025).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita ratusan bal pakaian bekas serta sejumlah aset bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menjelaskan, para tersangka memesan pakaian bekas dari luar negeri melalui perantara dua warga negara Korea Selatan berinisial KDS dan KIM. Barang kemudian dijual kepada pedagang di Bali serta sejumlah daerah lain, seperti Jawa Barat dan Surabaya.

Pembayaran dilakukan melalui beberapa rekening milik tersangka maupun atas nama pihak lain, termasuk menggunakan jasa remitansi. Untuk mengelabui petugas, pakaian bekas tersebut dikirim melalui jalur laut dari Korea Selatan ke Malaysia, sebelum masuk ke Indonesia melalui pelabuhan yang tidak terdaftar secara resmi.

“Modusnya adalah memesan barang dari luar negeri dengan pembayaran melalui berbagai rekening, lalu barang dikirim lewat jalur tidak resmi,” ujar Ade.

Dari hasil penyidikan, Satgas Penegakan Hukum menyita 689 hingga 846 bal pakaian bekas impor ilegal, tujuh unit bus milik tersangka ZT, uang tunai dalam rekening senilai Rp2,5 miliar, serta sejumlah kendaraan dan dokumen perjalanan.

Selain itu, keuntungan dari bisnis ilegal tersebut digunakan untuk membeli berbagai aset, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, yang kemudian dipakai untuk mengembangkan usaha transportasi para tersangka. Total nilai aset yang disita dalam perkara ini mencapai sekitar Rp22 miliar.

Bareskrim Polri juga mengungkap potensi risiko kesehatan dari peredaran pakaian bekas impor ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bali, ditemukan bakteri bacillus sp pada sampel pakaian bekas yang disita.

“Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat,” kata Ade Safri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal terkait impor ilegal dan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri jaringan serta aliran dana yang terlibat.