PERAN Dukung Dasco Gantikan Gibran sebagai Wakil Presiden

JAKARTA  (ERAKINI) - Ketua Umum Koordinator Nasional PERAN (Pemuda Prabowo-Gibran), Dailami, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dailami mengatakan, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, hingga kemampuan menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.

Menurut dia, Dasco memiliki modal politik dan pengalaman kelembagaan yang relevan untuk menjalankan peran strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang mampu membangun koordinasi pemerintahan secara efektif, memahami dinamika politik nasional, serta memiliki kemampuan menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks itu, Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden," kata Dailami dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Dailami menilai, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi salah satu modal penting.

Posisi tersebut dinilai memberikan Dasco pemahaman mengenai dinamika parlemen serta komunikasi politik nasional. Meski demikian, pengalaman di lembaga legislatif juga perlu diimbangi dengan kapasitas menjalankan tanggung jawab eksekutif apabila dipercaya menjadi Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Dailami berpandangan bahwa wacana pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur. Menurut dia, hal tersebut juga berkaitan dengan konsolidasi pemerintahan dan keseimbangan hubungan antarkekuatan politik.

Namun, dia mengingatkan agar stabilitas politik tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kepemimpinan nasional.

Menurut Dailami, kepemimpinan pemerintahan harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk memperkuat konfigurasi politik di kalangan elite.

Dari sisi konstitusi, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Dailami menegaskan, pandangan Koordinator Nasional PERAN merupakan bentuk aspirasi dan partisipasi politik. Sementara itu, keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Dia juga berharap, setiap momentum pergantian kepemimpinan dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat orientasi pemerintahan terhadap kepentingan rakyat.

Menurut Dailami, hal yang paling penting bukan semata-mata menjaga kesinambungan kekuasaan, melainkan memastikan agenda pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan efektivitas pelayanan publik terus berjalan.

"Kepemimpinan nasional tidak boleh hanya diukur dari kuatnya konsolidasi politik, tetapi dari sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.