Pernyataan Lengkap Ketua MPR Ahmad Muzani Terkait Pengunduran Diri Wapres Gibran

JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya disambut oleh pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyampaikan secara langsung maksud pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani kepada awak media.

Muzani menjelaskan, surat pengunduran diri tersebut tidak hanya disampaikan kepada MPR, tetapi juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Muzani, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan pada Kamis.

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran itu, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Muzani menerangkan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

"Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Muzani.

Dia menyebut, MPR mulai mempersiapkan seluruh tahapan yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Muzani pun meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses ketatanegaraan ini dapat berlangsung dengan baik.

"Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," pungkasnya.