Kejagung tengah mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya. Foto: Dok Antara
JAKARTA, (ERAKINI) – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, surat permohonan JC dari Sony telah diterima dan saat ini sedang dalam tahap telaah.
"Sudah diterima suratnya dan sedang dipelajari," kata Syarief kepada awak media, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, penyidik belum menetapkan batas waktu untuk memutuskan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Seluruh keterangan yang disampaikan Sony akan terlebih dahulu diverifikasi dengan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan.
"Tidak ada, kita pelajari dulu terus kita cek alat bukti yang sudah didapat dan lain-lain," ujarnya.
Permohonan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus korupsi MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 yang telah menjerat tiga tersangka.
Sebelumnya, penasihat hukum Sony Sonjaya Krisna Murti mengungkapkan, kliennya menyatakan kesediaan menjadi justice collaborator saat menjalani pemeriksaan di Kejagung pada 4 Juni 2026.
Menurut Krisna, Sony ingin mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut sekaligus menjelaskan peran masing-masing dalam kasus yang tengah diusut. "Semalam sudah dituangkan dalam BAP, bahwa Pak Sony akan menjadi justice collaborator," kata Krisna.
Ia menambahkan, langkah tersebut diambil karena kliennya ingin memberikan keterangan secara lengkap guna membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Sony Sonjaya bersama dua mantan pejabat BGN, yakni Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga secara melawan hukum menunjuk yayasan yang terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam penyaluran insentif operasional SPPG yang diberikan BGN sebesar Rp6 juta per hari.Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan selama 20 hari.