Perkembangan teknologi digital harus dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak dan tidak merugikan UMKM, kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menyebutkan bahwa pemerintah siap melindungi ekonomi digital dalam negeri, yang ditandai dengan ditutupnya TikTok Shop di Indonesia.
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Chaikal Nuryakin menilai penutupan TikTok Shop akan menciptakan iklim usaha online yang sehat.
Wow! TikTok sudah nggak boleh lagi buat jualan, hanya untuk media sosial. Bagaimana komentarmu Gaes? Para TikTokers merapat! Selengkapnya klik di bawah ini!
DPR menegaskan apa yang dilakukan TikTok seharusnya tidak diperbolehkan. Berjualan di platform media sosial perlu ada aturan khusus dari pemerintah agar tak merugikan pelaku usaha.
Kata Presiden Jokowi, TikTok Shop bikin penjualan UMKM hingga pasar anjlok. Menurut kalian gimana Gaes? Selengkapnya, klik di bawah ini!
Pasar Tanah Abang Sepi! Menteri Teten berkesimpulan produk yang dijual pedagang Pasar Tanah Abang tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual dengan murah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa sektor UMKM di dalam negeri memiliki kontribusi luar biasa terhadap perekonomian Indonesia
Pemerintah secara resmi mengumumkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp 5000 untuk jarak kilometer (km) pertama
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi
Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta akan menyuguhkan transformasi UMKM Masa Depan
Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University Profesor Ma'mun menyebut bahwa UMKM perlu mendapat dorongan pemasaran kewirausahaan
WRI rencananya akan meliputi restoran dan kafe khas Indonesia untuk memberikan sensasi tempat kuliner berciri Indonesia satu-satunya di Bejing, China.
Bank Indonesia (BI) menetapkan besaran Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0,3 persen bagi usaha mikro, mulai 1 Juli 2023. Namun, para pedagang diminta tidak boleh membebankan biaya kepada masyarakat pengguna QRIS. Sebelumnya, QRIS gratis alias 0 persen bagi para pelaku usaha.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) selaku penyalur, agar pencairan bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipermudah dan dioptimalkan.
