Sarif Kakung Dorong Jateng Perkuat Antisipasi dan Mitigasi Terpadu Sejak Perencanaan

SEMARANG, (ERAKINI) - Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana secara terpadu sejak tahap perencanaan.
 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menilai penguatan kapasitas berbasis komunitas dan alokasi anggaran yang tepat adalah kunci utama membangun daerah yang tangguh bencana.
 

"Upaya antisipasi dan mitigasi bencana perlu masuk dalam perencanaan pemda," kata Kakung, sapaan akrabnya, Kamis (29/10/2026).

Oleh karena itu, lanjut Kakung, ketika anggaran publik dialokasikan untuk pembangunan, penggunaannya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

“Tetapi juga untuk mendukung berbagai kebutuhan mitigasi bencana melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," terangnya.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini mengatakan, investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas.

Langkah ini agar dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat ditekan.

"Semua Pemda perlu membangun ketangguhan bencana melalui paradigma baru yang responsif dan antisipatif. Pendekatan lama yang cenderung reaktif, harus diganti melalui penguatan upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan," ungkapnya.

Kakung menekankan, pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di masing-masing wilayah.

Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah.
 

"Upaya mitigasi perlu diperkuat sejak tingkat komunitas agar masyarakat memiliki kapasitas untuk mengenali ancaman, memahami langkah evakuasi, dan merespons potensi bencana secara cepat,” kata dia.

Langkah tersebut juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan penanganan darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi.

"Anggaran mitigasi bukan beban negara, melainkan investasi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi lingkungan, dan mengurangi kerugian ekonomi," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung menegaskan, penguatan mitigasi harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana nasional.

"Dengan perencanaan dan pembiayaan yang memadai, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons bencana, tetapi juga mengurangi risiko dan melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi," tandasnya.