JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Suharso membahas terkait Gross National Income (GNI) atau ketimpangan pendapatan nasional bruto. Menurut dia, kondisi ketimpangan tersebut sangat lebar. Hal ini terlihat dari semakin besarnya pendapatan yang diterima segelintir pekerja.
Suharso menjelaskan, pendapatan lebih dari Rp 23 juta/bulan hanya dinikmati oleh kurang dari 10 juta orang. Di sisi lain, diperkirakan 40 juta pekerja memiliki upah di bawah Rp 5 juta.
"Rp 23 juta untuk per keluarga itu hanya 10%. Begitu Rp 5 juta ke bawah itu luar biasa. Ini sangat tidak merata," ujarnya.
Suharso menuturkan, kelompok dengan upah di bawah Rp5 juta itu lah yang perlu untuk menerima manfaat belanja sosial agar mereka naik kelas. Dia juga mengusulkan agar sasaran pembangunan ke depan dilihat dari GNI per kapita, bukan lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi dan gini rasio.
“Hal itu agar terlihat berapa persen rakyat yang perlu mendapat intervensi. Dari sisi pendapatan, gini rasio kita sekarang di atas 0,5, itu jauh sekali, jadi sangat timpang sekali," pungkasnya.
