Heru Krisbianto, SH, MH
HK Law Firm
ISU dugaan hukum yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas dalam tata kelola haji menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada titik krusial: apakah penegakan hukum benar-benar berbasis pembuktian, atau justru tergelincir menjadi kriminalisasi kebijakan?
Pemberantasan korupsi adalah mandat konstitusional. Namun, ketika kewenangan luar biasa tidak diimbangi kehati-hatian luar biasa, yang lahir bukan keadilan melainkan preseden berbahaya.
Distorsi Antara Kebijakan dan Delik Pidana
Pengelolaan haji adalah kebijakan publik yang kompleks: diplomasi kuota, distribusi layanan, pembiayaan, hingga manajemen risiko. Keputusan di dalamnya sering kali bersifat diskresioner dan kolektif.
Dalam doktrin hukum administrasi, kesalahan kebijakan (policy error) tidak otomatis menjadi tindak pidana, jika setiap kebijakan yang diperdebatkan publik dipidanakan, maka hukum berubah menjadi instrumen ketakutan birokrasi. Pejabat akan memilih tidak mengambil keputusan apa pun daripada berisiko dikriminalisasi.
Pertanyaannya tegas: Apakah benar terdapat niat jahat (mens rea), Apakah terdapat keuntungan pribadi, Apakah kerugian negara telah dibuktikan secara riil dan sah, Tanpa jawaban yang terang dan berbasis alat bukti yang kuat, proses hukum berpotensi kehilangan legitimasi moralnya.
Beban Pembuktian Bukan di Tangan Opini
KPK tidak boleh bekerja berdasarkan persepsi publik, tekanan politik, atau framing media. Beban pembuktian sepenuhnya ada pada penegak hukum. Dua alat bukti yang sah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus menunjukkan konstruksi peristiwa pidana yang utuh.
Penetapan tersangka bukanlah vonis. Namun, dalam praktik sosial-politik, label tersangka sering kali telah menjadi hukuman reputasi. Di titik ini, kehati-hatian bukan sekadar etika—melainkan kewajiban hukum.
Kerugian Negara Fakta atau Asumsi
Dalam delik korupsi, kerugian negara bukan spekulasi. Ia harus nyata, terukur, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan tindakan yang dipersoalkan, Jika kebijakan dilakukan dalam koridor kewenangan jabatan, tanpa keuntungan pribadi, dan melalui mekanisme institusional, maka pemidanaan personal menjadi problematis. Hukum pidana tidak dirancang untuk menghukum kebijakan yang tidak populer.
Bahaya Kriminalisasi Kebijakan
Preseden kriminalisasi kebijakan akan menciptakan chilling effect dalam birokrasi. Menteri dan pejabat publik akan cenderung defensif, menghindari diskresi, dan menyerahkan segala risiko pada stagnasi administrasi.
Negara akhirnya kehilangan keberanian untuk bertindak, Hukum pidana adalah ultimum remedium, bukan alat pertama untuk mengoreksi kebijakan. Jika terdapat dugaan maladministrasi, mekanisme audit dan pengawasan administratif seharusnya didahulukan.
Ujian Integritas KPK
KPK dibentuk untuk memperkuat negara hukum, bukan memperluas tafsir pidana tanpa batas. Kewenangan besar menuntut standar pembuktian yang lebih tinggi, bukan lebih longgar, Kasus haji ini menjadi ujian Apakah KPK menjaga objektivitasnya ataukah ia sedang mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri.
Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap asas legalitas dan praduga tak bersalah. Jika tidak, pemberantasan korupsi justru berisiko berubah menjadi kriminalisasi kebijakan. Negara hukum tidak boleh tunduk pada sensasi. Ia harus tunduk pada bukti.
