Mungurai Masalah 'Legal Standing' dalam Gugatan Ijazah Wakil Presiden
Prof Dr KH Muhammad Ishom, M.A.,
DALAM hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), 'legal standing' bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pintu masuk untuk menentukan apakah seseorang memiliki kapasitas konstitusional untuk mengajukan pengujian suatu norma.
Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah, antara lain, melalui UU Nomor 8 Tahun 2011, menentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
Kategori tersebut meliputi perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara.
Namun, status sebagai salah satu kategori pemohon belum otomatis melahirkan "legal standing".
Dalam yurisprudensi MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, terdapat lima parameter kerugian konstitusional:
1. Adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945.
2. Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji.
3. Kerugiannya bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan norma.
5. Terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan.



















