KH. Muhammad Yusuf Chudlori Pengasuh API Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah
PERHELATANMuktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27–31 Agustus 2026 bukan sekadar ritual lima tahunan keorganisasian, melainkan agenda kebangsaan yang turut menentukan arah peradaban Indonesia.
Jombang kembali menjadi saksi sejarah: tanah tempat para ulama pendiri (muassis) menanam benih jam'iyah kini dipanggil merajut konsolidasi gagasan di tengah derasnya disrupsi global.
Sebagai ruang berhimpun jutaan warga Nahdliyin dari pelosok Nusantara hingga mancanegara, setiap dinamika dan keputusan Muktamar senantiasa membawa imbas langsung bagi jalan panjang perjuangan bangsa.
NU sejak awal didirikan tidak pernah didesain sebagai payung keagamaan eksklusif warganya belaka, melainkan pilar penyangga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gagasan "memperkuat rumah besar kebangsaan" bukanlah slogan retoris belaka, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa hasil permusyawaratan Muktamar tidak diperuntukkan secara sempit bagi kepentingan internal jam'iyah atau perebutan takhta kepengurusan belaka, melainkan dialamatkan sepenuhnya demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan universal (rahmatan lil 'alamin).
Di dalam ruang permusyawaratan Muktamar, penegasan "rumah besar" itu mewujud secara nyata melalui bertemunya keragaman latar belakang, profesi, serta spektrum sosial-politik yang amat cair.
NU adalah rumah besar bagi seluruh lapisan masyarakat: dari para kiai, tuan guru, guru, santri, dan pengurus, hingga warga di pedesaan, pesisir, maupun perkotaan. Ruang inklusif ini juga menampung para pebisnis, profesional, akademisi, hingga politisi di berbagai partai politik.
Keragaman tersebut bukanlah faktor pemecah belah, melainkan kekayaan modal sosial yang tiada tanding untuk memperkuat ketahanan nasional.
Guna menjaga keteguhan rumah besar ini, seluruh elemen Nahdlatul Ulama dipanggil untuk kembali memperkuat persatuan dan merawat kebersamaan (guyub). Perbedaan pandangan politik maupun gagasan di dalam organisasi merupakan hal yang lumrah dalam tradisi demokrasi pesantren.
Namun, setiap perbedaan pandangan semestinya dikelola secara dewasa dengan mengedepankan adab keislaman (adabul ikhtilaf), tradisi musyawarah, dan semangat menjaga keutuhan organisasi.
Kehadiran seluruh elemen ini menegaskan kembali posisi teguh NU sebagai titik temu kebangsaan (kalimatun sawa'). Aksioma mendasar yang perlu terus dipegang teguh oleh seluruh komponen bangsa adalah: agar Indonesia kuat, maka NU harus kuat.
Sebaliknya, ketika NU rapuh atau terfragmentasi oleh kepentingan pragmatis sesaat, salah satu pilar utama penyangga kebangsaan Indonesia turut goyah. Kebesaran NU adalah jaminan bagi kokohnya konsolidasi kebangsaan dan persatuan nasional.
Dialektika Sejarah: Spirit Muassis, Republik, dan Shodiqul Hukumah
Upaya memperkuat rumah besar kebangsaan ini berpijak pada pergulatan sejarah yang amat panjang, yaitu integrasi antara ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan cinta tanah air.
Sejak didirikan oleh Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, serta para muassis pada 1926, NU menjadikan cita-cita kemerdekaan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengabdian keagamaan (khidmah diniyah).
Para kiai pendiri mempopulerkan prinsip bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman (hubbul wathan minal iman). Puncak dari sintesis teologis-kebangsaan ini mewujud ketika Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari menggerakkan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.
Keputusan teologis yang menegaskan bahwa membela kemerdekaan Indonesia hukumnya fardhu 'ain tersebut menyulut perlawanan heroik 10 November 1945 di Surabaya.
Jejak kearifan muassis tersebut dilanjutkan di era modern melalui Munas Alim Ulama Situbondo 1983 dan MuktamarNU ke-27 tahun 1984. Di bawah kepemimpinan KH. Achmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU menjadi organisasi keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal bernegara.
Langkah ini memperkokoh rumah besar kebangsaan dengan menempatkan NKRI sebagai wadah final, seraya menegaskan kembali Khittah 1926 agar NU tetap independen dari politik praktis.
Dari pijakan sejarah inilah relasi bernegara NU dan pemerintah dirumuskan secara kooperatif sekaligus proporsional sebagai shodiqul hukumah—mitra kritis, bukan subordinat. NU mendukung program pemerintah yang menyejahterakan rakyat dan menjaga NKRI.
Namun, independensi Khittah menuntut peran moral untuk mengkritik kebijakan yang keliru secara santun dan bermartabat demi menjaga keseimbangan moral bangsa.
Sebagai pribadi yang pernah belajar langsung (mulazamah) dari Gus Dur sewaktu beliau masih sugeng (hidup), saya menyerap betul bagaimana beliau meneruskan sanad kebangsaan para muassis.
Di tangan Gus Dur, prinsip hubbul wathan minal iman diterjemahkan menjadi sikap Pribumisasi Islam yang merawat kearifan lokal, mempertegas NU sebagai civil society yang membela rakyat kecil (mustadh'afin), serta menjaga wajah Islam Nusantara yang ramah di panggung dunia.
Pelajaran mendasar dari mata rantai sejarah ini sangat jernih: mencintai NU berarti mencintai Indonesia, dan merawat tradisi keislaman berarti menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhirnya, rumah besar kebangsaan hanya akan berdiri kokoh jika didasarkan pada pelayanan nyata. Muktamar ke-35 NU harus menjadi panggung pengejawantahan prinsip tasharruful imam 'alar ra'iyyah manutun bil mashlahah.
Permusyawaratan ini hendaknya lepas dari jebakan politik kekuasaan dan berfokus penuh pada nasib warga di tingkat bawah. Kebangkitan abad kedua NU tidak ditentukan oleh megahnya perhelatan, melainkan oleh manfaat nyata keorganisasian.
Memperkuat rumah besar kebangsaan tercermin secara nyata ketika kebersamaan seluruh elemen disatukan untuk mengoptimalkan potensi kekuatan jam'iyah demi kemaslahatan jamaah.
Hal ini mewujud saat tata kelola organisasi terus diperbaiki hingga tingkat akar rumput, akses pendidikan dan kesehatan terjangkau dihadirkan, serta petani, nelayan, dan pedagang kecil mendapatkan perlindungan maupun advokasi nyata.
Lewat langkah konkret dan kerja bersama inilah warisan mulia para muassis serta visi kebangsaan NU benar-benar menemukan wujud hakikinya pada abad kedua Nahdlatul Ulama.
