Penulis: Prof Dr Rumadi Ahmad, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan dan Ketua PBNU (Ilustrator: Wawan Bastian/Erakini)
Rumadi Ahmad
Penulis Gagas
SETELAH prosesi haji selesai, banyak cerita berhamburan. Ada yang cerita pengalaman spiritualnya perjalanan ke Arafah, situasi di Muzdalifah dan perjuangannya melempar jamarot di tengah terik yang ekstrem, dan sebagainya.
Namun, dari sekian banyak cerita secara tidak sengaja ada kawan saya yang punya cerita 'agak laen' yaitu terkait haji dengan visa non haji. Malam itu, setelah prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Arafah selesai, beberapa kawan dan sahabat berkunjung ke penginapan saya yang tak jauh dari jamarot tempat melempar jumroh.
Dengan heroisme tinggi kawan saya cerita liku-liku membawa jamaah haji non visa haji.
Ancaman pemerintah Saudi yang akan memberi sanksi, mulai dari denda 10.000 riyal (sekitar Rp42,8 juta), hukuman penjara, deportasi serta larangan umroh selama 10 tahun tak sedikitpun menggentarkan mereka.
Bahkan, bagi penanggung jawab penyelenggara perjalanan diancam denda 50.000 riyal (setara Rp 216 juta), ditahan selama 6 bulan dan dicekal masuk Saudi selama 10 tahun.
Berita sejumlah media ditangkapnya sejumlah WNI di Saudi yang tidak bisa menunjukkan visa haji beberapa minggu lalu juga tak menjadikan nyali mereka ciut.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama juga berkali-kali mengingatkan agar jangan coba-coba ada yang nekat berangkat haji dengan visa non-haji.
“Pemerintahan Saudi Arabia akan lakukan tindakan tegas kepada siapapun yang menggunakan di luar visa haji resmi," Kata Menag RI Yaqut Cholil Qaumas, belum lama ini.
"Biro haji dan umrah yang nekat memberangkatkan jamaah tanpa menggunakan visa resmi, kami akan lakukan tindakan yang tegas," sambungnya.
Fatwa keagamaan soal larangan haji menggunakan visa non-haji juga berterbaran. Bukan hanya dari ulama Saudi, tapi juga dari ulama Indonesia. Syuriah PBNU juga mengeluarkan pendapat hukum, berhaji dengan visa non haji berstatus haji yang cacat dan berdosa, meskipun secara fiqih dihukumi sah.
Disebut cacat dan berdosa karena, disamping potensial menyerobot (ghosob) tapi juga dianggap tidak taat pada aturan otoritas pemerintah yang sah.
Namun, ancaman sanksi dan larangan secara syar’i ini faktanya tak cukup mempan untuk menghentikan keinginan melaksanakan haji, meski tidak dengan menggunakan visa haji.
“Banyak mas, bukan hanya puluhan, tapi ratusan ribu”, kata seorang sumber ketika saya tanya jumlah orang yang nekat pakai visa non-haji.
Meski belum belum ada jumlah pasti, tapi informasi ini cukup mengagetkan saya.
“Saya saja membawa ratusan jama’ah. Lha ini teman saya juga membawa ratusan”, katanya sambil menunjuk kawan di sebelahnya.
Dua orang yang sedang ngobrol dengan saya ini ternyata sama-sama mutawwif dari dua kota yang berbeda.
“Saya diminta seorang kawan yang mengelola travel untuk jadi mutawwif jamaahnya”, katanya.
Pemilik travel juga memberi tahu kalau jamaah ini visanya bukan visa haji, tapi visa ziarah. Merasa mendapat peluang pekerjaan yang menjanjian, dia pun setuju.
“Kamu tahu risikonya?”, tanya saya. “Iya mas, saya tahu, tapi saya juga sudah tahu caranya”, jawabnya.
Mendengar jawaban itu saya semakin terbengong.
“Risiko itu bukan hanya untuk kamu lho, tapi juga jamaahmu. Apakah semua jama’ahmu tahu resikonya”, tanya saya penuh selidik.
“Sebagian besar tahu sih mas, tapi mereka nekad aja, daripada antri haji puluhan tahun”, pungkasnya.
Rupanya agen perjalanan itu sudah punya jaringan luas. Mereka memperhitungkan betul jalur mana yang harus dilewati.
Rute penerbangan yang mereka tempuh tidak langsung ke Madinah atau Jeddah sebagaimana umumnya jamaah haji, tapi mereka terbang dari Indonesia dan mendarat di Riyadh. Dengan mendarat di Riyadh mereka bisa measuk Saudi tanpa pemeriksaan yang ketat soal visa haji.
Dari Riyadh mereka melanjutkan perjalanan dengan jaringan lokal di Saudi yang paham jalur tikus dan memudahkan untuk masuk ke Mekah.
Dengan perjalanan kurang lebih 1000 km dengan jalur yang tidak biasa mereka akhirnya bisa sampai ke Mekah dan masuk pada hotel sederhana yang sudah dipesan sebelumnya.
Ketika jamaah haji belum terlalu memadati terlalu padat jamaah visa non haji ini masuk bisa ke Masjidil Haram dan keluar hotel dengan tenang. Tapi dua minggu sebelum pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi melakukan pengetatan dan melakukan operasi di berbagai sudut jalan. Setiap jamaah yang berada di jalan diawasi kartu nusuk nya.Yang dilehernya tidak menggantung kartu nusuk akan langsung diperiksa.
Bahkan, yang punya kartu nusuk-pun ada yang diperiksa secara random karena beredar kabar adanya kartu nusuk palsu. Banyak jamaah haji yang berurusan dengan polisi.
“Bagaimana kamu menghadapi situasi itu?”, tanya saya ke teman mutawif tadi.
“Wah… itulah paling kritikal mas. Semua jemaah saya larang untuk keluar. Lockdown selama dua minggu. Kalau malam lampu kamar saya suruh matikan supaya hotel tersebut seperti tidak ada orang dan polisi juga tidak curiga,” pungkasnya.
Ketika jamaah haji sudah mulai bergerak ke Arafah, mereka mulai berani keluar hotel karena aparat keamanan akan berkonsentrasi di sekitar wilayah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di tiga tempat itulah pelaksanaan ibadah haji terpusat.
Arafah menjadi penuh sesak. Jutaan manusia tertumpah di sana. Aparat keamanan tidak mampu lagi untuk memeriksa nusuk semua jamaah. Bahkan, beberapa wilayah di Arafah yang semua dijaga ketat akhirnya dilonggarkan karena banyaknya jamaah haji.
Di saat itulah jemaah haji non visa haji masuk ke Arafah dalam jumlah yang sangat besar. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari berbagai negara.
Jamaah non visa haji tentu tak punya tenda untuk di Arafah, tapi mereka tidak kehilangan akal. Mereka menerapkan strategi safari wukuf.
Dalil fiqih-nya bisa dicari untuk mengesahkan praktik itu. Dengan begitu mereka menghindar dari tuduhan ghosob tenda jamaah haji reguler.
“Saya tidak mengambil hak jamaah haji reguler”, jawab kawan saya berkilah.
Demikian juga di Muzdalifah, mereka murur (lewat) saja sebagaimana diajurkan melalui fatwa Syuriah PBNU.
“Wah sampeyan ini ambil enaknya saja. Fatwa murur sampeyan ikuti, tapi larangan pergi haji tanpa visa haji tidak diikuti”, goda saya. Kawan saya itu hanya nyengir mendengar godaan saya.
Singkatnya, jamaah non visa haji pun akhirnya bisa berhaji meskipun penuh perjuangan dan dibayang-bayang kekhawatiran terkena razia polisi.
Kawan saya itu pun merasa bangga dan berhasil membawa jemaah haji meski tanpa visa haji. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kenekatan mereka.
“Pemerintah Saudi itu tidak serius melarang mas. Kalau memang dilarang gampang kok. Pada musim haji Kedutaan Saudi jangan mengeluarkan visa selain visa haji”, katanya menyederhanakan persoalan.
Jangan ditanya berapa uang yang harus dikeluarkan jamaah haji dengan model “agak laen” seperti ini. Adanya membayar Rp150 juta, bahkan ada juga yang seharga Haji Furada sekitar Rp500 juta. Ini jelas bisnis yang menggiurkan meski penuh resiko.
Kawan saya itu pun menyudahi ceritanya karena sudah dihubungi istrinya yang ternyata juga ikut dalam jamaah haji non visa haji itu.
“Gila sampeyan. Istri diajak berpetualang penuh risiko”, protes saya.
"Tolong jangan diulangi tahun depan. Sampeyan bisa menyengsarakan banyak orang, terutama jemaah", nasehat saya di penghujung pembicaraan.
Hayo, siapa yang haji tidak menggunaka visa haji, ngaku!!!!
