Peristiwa tak biasa terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri Panen Raya Jagung dan Pelepasan Ekspor Jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, 5 Juni lalu. Ketika pembacaan doa tengah berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang dan tiang bendera yang berdiri di belakang podium bergoyang lalu tumbang, menimpa kepala Imam Subakir, Kepala KUA Kecamatan Sanggau Lebo yang sedang memimpin doa.
Insiden ini sontak mengejutkan para tamu yang hadir, termasuk Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang segera mendongak melihat ke depan. Dengan sigap, Paspampres dan aparat keamanan mengevakuasi Imam dari himpitan tiang. Imam melanjutkan doanya dengan tenang dan khidmat, yang ketika usai disambut dengan salam oleh Prabowo.
Dalam kosmologi Jawa, peristiwa jatuhnya tiang bendera menimpa pemimpin doa di hadapan presiden, lazim disebut sebagai "Tetenger". Ini adalah peristiwa alam, kejadian sehari-hari, atau mimpi, yang dimaknai sebagai pesan atau peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hanya bisa dibaca dengan kepekaan batin.
Ilmunya disebut sebagai "Neteni". kepekaan batin dan ketenangan pikiran untuk menafsirkan tanda-tanda atau gejala alam, sosial, dan spiritual sebagai dasar untuk membaca pesan dan peringatan dari Tuhan YME. Peristiwa seperti ini, bagi pemerhati kebatinan Jawa, bukan kejadian biasa yang kebetulan sifatnya, melainkan "Wosing Jagad", suara semesta yang patut direnungkan oleh para pemegang kekuasaan.
Dalam falsafah Jawa ada tiga kekuatan utama: "Sabda" (kekuatan ucapan atau kata-kata, doa termasuk di dalamnya), "Bayu" (kekuatan tenaga atau kehendak) dan "Dana" (kekuatan materi). Sementara bendera ("Panji") dan tiangnya ("Saka") melambangkan martabat, legitimasi, kekuasaan, dan penyangga negara.
Jika pembaca doa (Sabda) kejatuhan benda fisik (tiang, yang termasuk ranah Dana), bisa ditafsirkan sebagai ketidakseimbangan antara dimensi spiritual dan material. Ini bisa dimaknai sebagai sebuah peringatan untuk menyeimbangkan kekuasaan lahiriah dan spiritualitas serta terganggunya penyangga spiritual negara. "Gangguan sinyal" penyangga spiritual negara ini akibat adanya ketidakseimbangan antara dimensi lahir dan batin dalam kekuasaan. Ini juga sekaligus isyarat bahwa kekuasaan perlu melakukan "Reresik Batin" (evaluasi spiritual).
Dalam jagad politik Indonesia, kekuasaan bukan sekadar produk demokrasi atau hasil suara terbanyak. Di balik hiruk pikuk elektoral, terdapat laku sunyi yang tak terlihat, yaitu dimensi kosmologi Jawa (Islam), sebuah cara pandang yang memandang kekuasaan sebagai anugerah ilahiah, bukan sekadar mandat rakyat. Dalam spiritualitas Jawa, kekuasaan datang dari "Sangkan Paraning Dumadi", dari Tuhan, bukan dari suara terbanyak.
Presiden Soeharto misalnya, menjadi contoh bagaimana menjalankan prinsip kosmologi Jawa, dengan memersonifikasikan raja Jawa dalam tubuh negara modern. Soeharto hidup dalam dunia "Ngelmu Kebatinan", "Tirakat Kasunyatan", dan dikelilingi oleh para penasihat spiritual, kiai, dan paranormal. Pak Harto tidak hanya mendirikan rezim politik yang ditopang militer dan konsolidasi kekuatan politik lainnya, tetapi dia juga membangun ekosistem spiritual yang menjadi salah satu pilar kekuasaannya.
Ini menjadi penyebab mengapa kekuasaannya bisa berlangsung sedemikian lama. Kekuasaan Pak Harto berakhir lantaran setelah naik haji dan wafatnya Ibu Tien Soeharto, alam pikiran dan batin Pak Harto kabarnya sudah "Manurajasuniya", secara tidak langsung sudah "mengundurkan diri dari dunia" dan memikirkan kehidupan setelah kematian, praktik laku batin yang dalam kosmologi Jawa, tidak boleh dilakukan oleh pemimpin yang masih berkuasa.
Sementara Presiden Joko Widodo, meski berlatar belakang profesional dan pengusaha, juga sangat terhubung dengan tradisi spiritual Jawa: dari menjalankan ibadah puasa Jawa dan puasa Islam, ritual "tawur" lewat berbagi hadiah dalam setiap kunjungannya ke daerah, memilih tinggal di Istana Bogor yang berisiko dari sisi kosmologi tetapi akan sukses mengambil "Wahyu Makutoromo", sowan ke kiai sepuh, hingga ziarah ke makam leluhur.
Jokowi memahami bahwa kekuasaan harus dijaga tak hanya lewat strategi politik, tetapi juga melalui keselarasan batin dan restu spiritual. Ini yang menjadi lambaran mengapa pemerintahannya berlangsung selamat hingga dua periode, bahkan sukses menempatkan putranya sebagai wakil presiden di era kepresidenan berikutnya, meski masa kepemimpinannya kerap diwarnai turbulensi politik hingga akhir masa jabatan.
Alasan bagi itu semua, dan ini yang perlu dicatat, bahwa kosmologi kekuasaan Jawa tidak hanya soal mempertahankan kekuasaan dengan “dukungan rakyat” atau pencitraan, melainkan menyadari bahwa kekuasaan adalah hak prerogatif Tuhan. Dalam falsafah Jawa (dan Islam), kekuasaan hanya datang dari kehendak Gusti. Maka, mempertahankan kekuasaan bukan soal menjaga popularitas atau konsolidasi politik, tapi tentang membuka restu langit melalui laku batin —tirakat, tapa, suwung, dan niteni— agar kehendak manusia selaras dengan kehendak Tuhan.
Gus Dur hadir sebagai anomali sekaligus teladan. Sebagai keturunan kiai-kiai besar, pemikir Islam, dan penghayat budaya Jawa, Gus Dur memahami sepenuhnya kosmologi politik Jawa. Namun, ia memilih tidak meminta kekuasaan. Seperti makna namanya —Abdurrahman Wahid— ia adalah hamba yang pasrah dan bertauhid. Menjadi atau tidak menjadi presiden adalah hak Tuhan. Inilah laku ikhlas dalam dimensi tauhid dan kebatinan Jawa (Islam) yang membedakan Gus Dur dengan pemimpin yang lain dan menjadi alasan mengapa kepemimpinannya tidak berlangsung lama, karena sejatinya memang tidak ada "ambisi mempertahankan", hanya "kerelaan menjalani".
Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Presiden Prabowo? Meski berdarah Jawa, gaya kepemimpinannya sangat rasional, teknokratik, dan berorientasi strategi. Informasi yang kami peroleh dan penerawangan batin kami, ia adalah sebagai pemimpin dengan daya nalar kuat, logika militer yang sistematis, dan orientasi pembangunan yang visioner. Namun dalam praktiknya, ia tampak tidak terlalu terhubung dengan laku batin dan tirakat Jawa-Islam seperti yang dilakukan oleh Soeharto atau Jokowi. Di titik inilah, mungkin muncul pertanyaan batin: apakah kekuasaan yang sangat rasional ini mampu bertahan tanpa penyangga spiritual?
Prabowo bisa saja sukses dengan hanya mengandalkan strategi dan rasionalitas politik. Tetapi kuncinya adalah menjaga etika konstitusional dan keseimbangan politik. SBY adalah contoh sukes figur pemimpin modern yang membawa harmoni dengan rasionalitas dan spiritualitas.
SBY bukan pelaku kebatinan seperti Soeharto, bukan pengamal ritual seperti Jokowi, dan bukan juga pemikir sufistik seperti Gus Dur. Namun, keseimbangan antara etika konstitusional, stabilitas politik, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan menjadikan kepemimpinannya selaras dengan kosmologi Jawa. Ia tidak menantang langit, tidak memaksakan diri, dan menjaga harmoni antara kekuasaan dan restu rakyat. Maka tak heran jika masa kepemimpinannya berlangsung dua periode penuh dalam suasana relatif tenang, meski relatif minim terobosan dan gebrakan.
Problemnya, model kepemimpinan Prabowo -seperti diungkapkan di atas- lebih mirip seperti Pak Harto dan Jokowi: agresif, penuh dengan gebrakan, terobosan, dan inovasi. Pak Harto misalnya, meluncurkan berbagai kebijakan seperti ketahanan pangan dengan swasembada beras pada 1984 hingga meraih penghargaan FAO, Program perbaikan kesehatan masyarakat seperti Puskesmas-Posyandu, perluasan akses pendidikan dasar seperti program SD Inpres, industrialisasi lewat minyak dan gas, liberalisasi sektor keuangan.
Sementara Jokowi memunculkan berbagai kebijakan seperti menggenjot program infrastuktur utama seperti jalan tol, MRT dan kereta cepat, hilirisasi mineral sebagai mesin baru pertumbuhan, pengembangan ekosistem ekonomi hijau seperti kendaraan listrik, pengembangan dan asistensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan berbagai program ketahanan sosial.
Adapun Prabowo melanjutkan program hilirisasi, ditambah dengan optimalisasi kekayaan negara dan investasi lewat pembentukan Danantara, peningkatan program sosial lewat Makan Bergizi Gratis dan koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan dan energi lewat reformasi tata guna lahan dan kehutanan, pengembangan sumber daya manusia lewat Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul, dan lainnya.
Model kepemimpinan yang agresif dan penuh gebrakan seperti yang dijalankan oleh Presiden Prabowo menuntut lebih dari sekadar kecakapan teknokratik dan strategi politik yang rasional. Dalam konteks kosmologi Jawa, kekuasaan yang menggerakkan perubahan besar membutuhkan "penyangga spiritual" sebagai fondasi yang menstabilkan dan mengharmoniskan laku lahiriah dengan restu batiniah.
Sebab dalam pandangan kebatinan Jawa-Islam, setiap kebijakan dan terobosan besar yang mengubah lanskap sosial atau alam, sejatinya mengganggu harmoni semesta, dan hanya bisa dinetralisasi dengan laku batin, tirakat, atau bentuk kesadaran spiritual tertentu yang menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak langit.
Tanpa kesadaran akan dimensi ini, kekuasaan rawan terjebak dalam ekses: kelelahan legitimasi, turbulensi sosial, hingga resistensi politik yang tak terduga. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak sekadar mengandalkan kekuatan logika dan infrastruktur politik, tapi juga menjalin hubungan spiritual dengan Tuhan Penguasa Semesta —baik melalui tradisi kebatinan maupun laku keagamaan yang khidmat— akan cenderung memiliki kekuasaan yang lebih stabil, lestari, dan membawa berkah bagi rakyatnya. Dalam tradisi Jawa, spiritualitas bukan pelengkap, tetapi pondasi yang menopang keberlangsungan dan kejernihan arah kekuasaan.
Sebagai konklusi, kepemimpinan Prabowo yang rasional dan penuh gebrakan membutuhkan landasan spiritual untuk menjaga keselarasan antara kehendak politik dan kehendak semesta. Dalam kosmologi Jawa, laku batin bukanlah simbol kelemahan, melainkan sumber kekuatan sejati bagi pemimpin yang ingin kekuasaannya langgeng, membawa maslahat, dan selaras dengan restu Ilahi.
