Buka-bukaan Kepala BPJPH Haikal Hasan Minta Pemda Terlibat Fasilitasi Sertifikasi Halal

"Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan, maka pemerintah daerah harus melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi para UMK yang perlu didampingi, dimudahkan, dan diperkuat bersama," ujar Haikal seperti dilansir dari laman resmi BPJPH, Sabtu (1/11/2025).

Haikal menekankan, dukungan pemerintah daerah menjadi hal penting agar pelaku UMK tidak terkendala dalam hal biaya maupun proses sertifikasi halal.

“Pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan begitu, manfaat ekonomi halal juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan BPJPH tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokusnya adalah mendukung prioritas nasional kedua, yakni penguatan ekosistem halal, serta prioritas nasional kedelapan melalui transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Lebih lanjut, Haikal menyampaikan bahwa kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku UMK untuk menembus pasar global.

“Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tapi juga peluang ekonomi bagi UMK. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipercaya pasar dan menjadi nilai tambah bagi daerah,” ujar Haikal.

Ia menjelaskan, kebijakan wajib halal harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Wajib halal bukan sekadar regulasi, tapi strategi pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.