MUI Usulkan Zakat Diakui sebagai Pengurang Langsung Pajak
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah mengubah skema integrasi zakat dan pajak agar pembayaran zakat dapat diakui langsung sebagai pengurang kewajiban pajak (tax credit), bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction).
Menurut Kiai Cholil, sistem yang berlaku saat ini membuat umat Islam harus menunaikan dua kewajiban sekaligus, yakni membayar zakat dan tetap dikenai pajak, sehingga dinilai menimbulkan beban ganda atau double tax.
"Kita ini umat Islam double tax loh, bayar dua kali. Saya sebagai karyawan atau pegawai perusahaan bayar zakat, tapi dipotong pajak juga. Nah, di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII ini kita bahas bagaimana zakat itu bisa menjadi pajak," ujar Cholil seperti dilansir dari laman resmi MUI, Minggu (26/7/2026).
Dia menjelaskan, saat ini zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan skema tersebut, nilai zakat belum secara langsung mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.
Karena itu, MUI mengusulkan agar zakat dapat diperhitungkan langsung sebagai pembayaran pajak.
Cholil menilai dana zakat yang dihimpun Baznas dan LAZ memiliki fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan negara, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

















