BPJPH Diminta Tak Buru-buru Keluarkan Sertifikasi Halal, MUI: Kepatuhan Syariat Harus Jadi Prioritas
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak terburu-buru menerbitkan sertifikat halal hanya demi mengejar efisiensi waktu dan kecepatan proses sertifikasi. MUI menegaskan, kualitas pemeriksaan, ketepatan standar, dan kepatuhan terhadap syariat Islam harus tetap menjadi prioritas utama dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.
Ketua MUI Kiai Cholil Nafis mengatakan, proses sertifikasi halal, khususnya melalui jalur self-declare atau pernyataan mandiri pelaku usaha, perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, jalur self-declare saat ini mendominasi hingga 90 persen proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).
Menurut Cholil, BPJPH perlu memastikan bahwa mekanisme sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
"Harus tahu antara kecepatan dan ketepatan. Mana yang self-declare bisa dipertanggungjawabkan, mana yang reguler. Memang harus ada penelitian yang lebih komprehensif. Jangan sampai atas nama kecepatan itu menghilangkan dari ketepatan," ujar Cholil, dikutip dari MUI Digital, Senin (29/8/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu mengungkapkan, pelonggaran proses verifikasi dengan alasan efisiensi berisiko membuat produk yang belum teruji kehalalannya secara menyeluruh mendapatkan sertifikat halal.
Karena itu, menurut dia, mekanisme sertifikasi halal harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat risiko produk yang diajukan. Produk yang dapat menggunakan jalur self-declare perlu dibedakan dari produk yang harus melalui mekanisme sertifikasi reguler dengan pemeriksaan lebih komprehensif.
Cholil menekankan, kecepatan pelayanan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam memastikan bahan, proses produksi, serta aspek lain yang berkaitan dengan pemenuhan standar halal. Dengan demikian, sertifikat halal yang diterbitkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam.
Lebih lanjut, Cholil menilai, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi konsumen Muslim di dalam negeri, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat internasional terhadap standar halal Indonesia.
Ia menjelaskan, standar halal yang diterapkan di Indonesia dalam sejumlah aspek memiliki perbedaan dengan standar yang berlaku di negara lain. Oleh sebab itu, penerapan standar dan kepatuhan terhadap ketentuan halal atau halal compliance harus benar-benar dijamin.
"Ini berkenaan dengan produk yang nanti di UMKM. Jadi, halal standarnya dan halal compliance-nya ini harus dijamin. Karena kita bicara halal, ada nilai yang kita perjuangkan dan menjamin hak asasi masyarakat muslim, meskipun tidak menutup kepada non-muslim," tuturnya.

















