Kemenhaj Terbitkan Buku Haji 2026: Rekam Wajah Baru Penyelenggaraan Haji Indonesia

Ketua Tim Penyusun Buku, Akhmad Fauzin, mengatakan, buku ini disusun sebagai referensi komprehensif bagi berbagai kalangan, mulai dari penyelenggara haji, praktisi, akademisi, hingga pengamat.

"Buku ini semacam menjadi buku induk. Isinya mencakup lengkap penyelenggaraan haji sehingga tepat untuk dijadikan referensi bagi penyelenggara, praktisi, akademisi, pengamat dan pihak lainnya," ujar Fauzin seperti dilansir dari laman resmi MUI di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Fauzin yang menjabat Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj ini menjelaskan, buku tersebut tidak hanya berisi uraian mengenai penyelenggaraan haji, tetapi juga dilengkapi data dalam bentuk infografik dan dokumentasi foto.

Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan ibadah haji 2026 sekaligus berbagai perubahan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Lebih lanjut, Fauzin mengatakan bahwa penyelenggaraan haji 2026 menjadi babak baru dalam sejarah perhajian Indonesia. Sebab untuk pertama kalinya, pengelolaan haji sepenuhnya ditangani Kemenhaj, kementerian khusus yang mulai bertugas pada 8 September 2025.

Pembentukan kementerian tersebut dilatarbelakangi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan  dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kemenhaj melakukan sejumlah pembenahan.

"Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga berbagai layanan yang dirasakan langsung oleh jemaah," ucapnya.

Menurut Fauzin, beberapa pembenahan di antaranya penurunan biaya haji, penyamarataan antrean, penguatan standar kesehatan, serta pembukaan embarkasi baru. Perbaikan juga dilakukan terhadap pelayanan jemaah selama berada di Arab Saudi.

"Kemenhaj meningkatkan kualitas hotel, menetapkan standar baru layanan bus, menyediakan makanan siap saji atau ready-to-eat (RTE), serta membangun layanan kesehatan satelit," ucapnya.

Selain itu, pemerintah menghadirkan pelayanan khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman dan nyaman.

Kemudian, selain meningkatkan kualitas pelayanan, Kemenhaj juga memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Kemenhaj menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik rente serta penipuan yang merugikan jemaah.

"Langkah ini berhasil mencegah berbagai praktik ilegal sekaligus menyelamatkan uang negara dari potensi penyimpangan dan korupsi," tuturnya.

Fauzin menilai penerbitan buku Haji 2026: Wajah Baru Haji Indonesia bukan sekadar upaya mendokumentasikan perjalanan sejarah penyelenggaraan haji. Buku tersebut menjadi bagian dari bentuk transparansi pemerintah sekaligus wujud komitmen kepada masyarakat dalam menyelenggarakan ibadah haji yang lebih baik.

Fauzin berharap berbagai capaian pada penyelenggaraan haji 2026 dapat dipertahankan dan terus disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan begitu, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diharapkan semakin aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.

"Harapannya, buku ini semakin mudah untuk dibaca sehingga memberikan kemanfaatan yang besar kepada publik," pungkasnya.