Ancaman ini datang meskipun Hamas telah memenuhi sebagian besar kewajiban yang disepakati, termasuk pembebasan sandera hidup dan pemulangan jenazah.
Pernyataan tersebut dirilis oleh kantor Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Rabu (15/10/2025), tak lama setelah Hamas menyerahkan dua jenazah sandera yang sebelumnya tewas. Dalam keterangannya, Hamas menjelaskan bahwa kondisi di lapangan, terutama reruntuhan akibat serangan udara Israel, menyulitkan proses evakuasi jenazah lain tanpa adanya alat berat dan peralatan evakuasi khusus.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada awal pekan, hasil mediasi Presiden AS Donald Trump, Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran, yang juga mencakup pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.
Hingga saat ini, sebanyak delapan jenazah telah dikembalikan ke Israel. Namun, pihak berwenang Israel mengklaim salah satu jenazah bukan merupakan bagian dari daftar sandera mereka, sementara Hamas menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh jenazah yang dapat diakses dari wilayah hancur akibat agresi militer.
Dalam pernyataannya, Israel menyebut bahwa bila Hamas tidak sepenuhnya mematuhi semua poin kesepakatan, maka mereka—dengan dukungan Washington—akan kembali melanjutkan serangan. "Kami akan mengambil langkah-langkah untuk menghancurkan Hamas secara menyeluruh dan mengubah situasi di Gaza," ujar pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel.
Hamas: Komitmen Sudah Dipenuhi
Brigade Ezzedine Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam pernyataan resmi menyebut bahwa mereka telah melaksanakan semua poin perjanjian yang bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka juga menekankan bahwa evakuasi jenazah lain sangat sulit dilakukan tanpa bantuan teknis.
"Semua sandera yang masih hidup telah dikembalikan. Jenazah yang bisa diakses juga sudah diserahkan," tulis mereka di media sosial. "Namun untuk yang tersisa, kami memerlukan alat dan waktu. Kami berupaya semaksimal mungkin."
Meski Israel terus melontarkan ancaman, pejabat senior AS yang terlibat dalam proses mediasi justru menyebut bahwa Hamas masih menunjukkan itikad baik. "Mereka ingin menyelesaikan kesepakatan ini dan terus berkomunikasi," ujar seorang penasihat AS yang tak ingin disebut namanya kepada media.
Di dalam negeri, tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meningkat. Sejumlah tokoh dari sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, mendesak penghentian total bantuan kemanusiaan ke Gaza jika Hamas tak segera menyerahkan sisa jenazah tentara Israel.
Padahal, Gaza saat ini berada dalam kondisi yang sangat genting. Blokade total yang diberlakukan Israel selama berbulan-bulan telah menyebabkan krisis pangan, runtuhnya layanan kesehatan, dan kurangnya akses air bersih. Banyak pengamat internasional menganggap tindakan Israel yang mengkaitkan bantuan dengan kepentingan politik sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina.
Jenazah Palestina Dikembalikan Diam-diam
Di tengah tekanan tersebut, Israel memindahkan 45 jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan ke Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan, menjadikan total jenazah yang dipulangkan sebanyak 90 orang. Hal ini menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran yang mensyaratkan pengembalian 15 jenazah Palestina untuk setiap sandera Israel yang tewas.
Namun, prospek kesepakatan jangka panjang tampak suram jika Israel terus menolak membuka akses bantuan. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, menyatakan bahwa akses bantuan ke Gaza harus dibuka sepenuhnya tanpa syarat.
"Anak-anak kelaparan, rumah sakit kehabisan obat bius, dan ribuan orang hidup tanpa tempat tinggal. Kita tak bisa menunggu lebih lama," ujar Fletcher dalam wawancara dengan AFP di Kairo, menjelang kunjungan ke perbatasan Rafah—satu-satunya jalur Gaza ke dunia luar tanpa melalui Israel.
Meskipun media Israel sempat melaporkan bahwa Rafah akan dibuka, hal itu belum terjadi hingga kini. Pemerintah Israel juga belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan dari lembaga internasional.
Penembakan di Tengah Gencatan Senjata
Sementara itu, kekerasan terus berlanjut meskipun status gencatan senjata masih berlaku secara formal. Tiga warga Palestina dilaporkan tewas ditembak pasukan Israel pada Rabu, dua di antaranya saat mencoba kembali ke rumah mereka di wilayah Shujaiya, Kota Gaza.
Militer Israel mengklaim bahwa korban menyeberangi “garis kuning”, zona penyangga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran, dan menyatakan bahwa pasukan bertindak untuk "menghilangkan ancaman."
Namun, banyak aktivis HAM dan pengamat menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan pembunuhan di luar hukum dan menjadi contoh nyata bahwa Israel tidak sepenuhnya menghormati semangat gencatan senjata.
Situasi Gaza: Antara Harapan dan Kehancuran
Sejak awal konflik yang kembali meletus pada 7 Oktober 2023, rakyat Gaza telah menghadapi kehancuran luar biasa akibat bombardir tanpa henti. Infrastruktur sipil, rumah sakit, dan sekolah hancur, sementara lebih dari dua juta warga sipil kini terjebak dalam kondisi tanpa jaminan hidup yang layak.
Pada akhir Agustus lalu, PBB secara resmi menyatakan bahwa Gaza berada di ambang bencana kelaparan. Namun Israel menolak pengakuan tersebut, dan terus membatasi bantuan masuk.
Salah satu poin kontroversial dalam rencana 20 langkah yang diusulkan AS adalah pelucutan senjata Hamas dan penghapusan peran politiknya di Gaza. Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan wilayah yang telah mereka pertahankan dengan nyawa ribuan warganya.
Israel dan AS sama-sama menolak kemungkinan Hamas terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan, meskipun kelompok tersebut memiliki basis dukungan luas di kalangan rakyat Palestina.
