Iran Pasang Sikap Keras, Teheran Ingatkan Kapal Asing agar Tak Nekat Lintasi Selat Hormuz

Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (25/6/2026), Garda Revolusi menegaskan bahwa pelayaran yang tidak mematuhi regulasi Iran akan menghadapi konsekuensi serius. "Satu-satunya jalur resmi untuk melintasi Selat Hormuz adalah jalur yang diumumkan oleh Republik Islam Iran," demikian pernyataan Garda Revolusi dilansir dari Arab News.

Mereka juga menegaskan bahwa setiap upaya melintas tanpa persetujuan dianggap sebagai tindakan yang berisiko tinggi dan tidak dapat diterima. "Tidak dapat diterima dan sangat berbahaya," tegas Garda Revolusi terkait pelayaran tanpa izin di kawasan tersebut.

Isu pengelolaan Selat Hormuz menjadi salah satu agenda paling sensitif dalam perundingan yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Jalur laut yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia itu sempat mengalami gangguan selama konflik antara kedua negara.

Pemerintah Iran mengusulkan penerapan skema pembayaran yang mereka sebut sebagai biaya layanan maritim. Menurut Teheran, pungutan tersebut bukanlah tarif tol, melainkan kompensasi atas layanan pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran.

Sebaliknya, Washington menolak gagasan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa Selat Hormuz merupakan perairan internasional sehingga tidak semestinya dikenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintas.

Garda Revolusi juga melontarkan kritik terhadap munculnya jalur pelayaran alternatif yang disebut-sebut diperkenalkan oleh pihak tertentu tanpa persetujuan Iran. Langkah itu dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu titik paling strategis dalam perdagangan global. Perairan sempit yang memisahkan Iran dari sejumlah negara Teluk itu menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia.

Pada bagian tersempitnya, lebar selat tersebut hanya sekitar 30 kilometer, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling vital di dunia.

Sementara itu, nota kesepahaman yang ditandatangani Teheran dan Washington pekan lalu sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik mengatur bahwa kapal-kapal komersial dapat melintasi Selat Hormuz tanpa pungutan selama 60 hari.

Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai mekanisme yang akan diterapkan setelah masa transisi tersebut berakhir. Pembahasan mengenai pengelolaan dan biaya layanan masih menjadi bagian dari negosiasi lanjutan antara kedua negara.

Pada Selasa lalu, Iran bersama Oman mengumumkan rencana untuk mengkaji kemungkinan penerapan biaya tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan di kawasan Selat Hormuz.

Namun, penolakan keras datang dari Washington. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang tengah melakukan kunjungan ke sejumlah negara Teluk, menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan menerima penerapan tarif tol maupun pungutan dalam bentuk apa pun terhadap kapal yang melintasi jalur tersebut.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masa depan Selat Hormuz masih menjadi salah satu isu paling krusial dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat, dengan dampak yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global.